KPU Papua TengahPapua Tengah

Gelar Rakor Pengelolaan Keuangan, KPU Papua Tengah Hadirkan Auditor Madya

×

Gelar Rakor Pengelolaan Keuangan, KPU Papua Tengah Hadirkan Auditor Madya

Sebarkan artikel ini
Foto bersama Auditor madya wilayah III, Dodi Eka Marfindra, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, Sekretaris KPU Provinsi Papua Tengah, Mohamad Asram, Kordiv Data KPU Papua Tengah, Indra Ebang Olla, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Papua Tengah, Ahmad Burhanuddin, bersama staf KPU Papua Tengah dan masaing masing KPU Kabupaten se- Provinsi Papua Tengah, Foto: Ist

Timika, (TORANGBISA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pengelolaan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi Papua Tengah tahun 2024 di Timika.

Rapat koordinasi yang akan berlangsung selama tiga hari itu dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Tengah, Mohamad Asram, Kamis (13/6/2024) malam, digelar di Hotel Horison Diana, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Ads

Hadir pada pembukaan kegiatan tersebut, diantaranya, Auditor madya wilayah III, Dodi Eka Marfindra, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, Sekretaris KPU Provinsi Papua Tengah, Mohamad Asram, Kordiv Data KPU Papua Tengah, Indra Ebang Olla, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Papua Tengah, Ahmad Burhanuddin, bersama staf KPU Papua Tengah dan Komisioner dari masing masing KPU Kabupaten se- Provinsi Papua Tengah.

Sekretaris KPU Provinsi Papua Tengah, Mohamad Asram dalam sambutanya berharap rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan pengelolaan keuangan KPU Provinsi dan 8 Satker lainnya.

Sekretaris KPU menyampaikan bahwa, Rapat koordinasi ini merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang di kelola oleh KPU Provinsi Papua Tengah dan KPU Kabupaten se – Papua Tengah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 tentang Sistem akutansi dan pelaporan Keuangan Isntansi.
Sebagaimana kita ketahui, penyelenggaraan pemilu membutuhkan anggaran yang besar.

“Oleh karena itu, pengelolaan keuangan KPU harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan
efektif. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu,”ungkapnya.

Ia mengatakan, Rapat ini merupakan salah satu forum untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU.

Kata Dia, Dalam rapat ini, kita akan membahas berbagai hal terkait pengelolaan keuangan, seperti, Realisasi anggaran, Pengelolaan aset, Penatausahaan keuangan,Pelaporan keuangan, Pertanggungjawaban keuangan.

“Saya berharap melaui rapat ini, kita dapat Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan KPU Memperkuat sistem pengendalian internal meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Mencegah terjadinya penyimpangan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya minta kepada seluruh peserta rapat untuk dapat mengikuti rapat ini dengan seksama dan memberikan masukan yang konstruktif,”tegasnya.

Ia menegaskan kepada seluruh jajaran sekretariat KPU, diminta untuk dapat bekerjasama dengan baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

“Kita harus berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Jalin kerjasama, keterbukaan/transparansi dan sinergitas bersama komisioner KPU Masing-masing, Sehingga sukses penyelenggaraan pemilu disertai sukses akuntabilitas administrasi pengelolaan keuangan KPU,”pungkasnya

Ads
Loading poll ...