Timika, Torangbisa.com – Sebanyak 10 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam aliansi pemuda Mimika, termasuk kelompok Cipayung, menggelar Deklarasi Damai dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, pada Selasa (2/9/2025).
Aksi ini berlangsung di ruang serbaguna Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, dan ditandai dengan penyerahan 13 tuntutan kepada Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, serta disaksikan oleh seluruh anggota dewan.
Dalam forum RDP yang berlangsung dengan baik dan lancar tersebut, para perwakilan OKP menyuarakan berbagai aspirasi menyikapi isu nasional dan isu didaerah terkait dengan kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, kenaikan pajak yang dinilai membebani rakyat, perlunya reformasi menyeluruh terhadap TNI-Polri dalam menangani aksi demonstrasi.
Untuk isu daerah terkait minimnya lapangan kerja untuk Orang Asli Papua (OAP), maraknya tambang emas ilegal dan distribusi BBM ilegal, perlunya transparansi perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia soal rekrutmen tenaga kerja OAP serta infrastruktur dan pembangunan di Kabupaten Mimika.
Sementara itu, Ketua Aksi Deklarasi damai, Yosep Temorubun membacakan tuntutan yang berisikan, menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota, menolak segala bentuk kenaikan pajak yang menambah beban rakyat, mendesak reformasi total TNI-Polri dari pusat hingga daerah.
Mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap demonstran di seluruh Indonesia, penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua oleh pemerintah pusat dan Komnas HAM, menolak kekerasan oleh aparat terhadap masyarakat di Papua menuntut pendekatan persuasif dalam pengamanan aksi demonstrasi.
Menolak pemindahan tahanan politik dari Papua ke luar daerah, mendesak DPRK mengusut kasus tambang emas dan BBM ilegal di Mimika Barat Tengah, meminta transparansi data tenaga kerja OAP di PT Freeport Indonesia dan perusahaan swasta lain, menyerukan persatuan dalam menjaga stabilitas dan kedamaian Mimika, menolak provokasi yang bisa mengganggu keamanan daerah dan mendukung penuh program pembangunan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, menyambut baik kedatangan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam aliansi pemuda Mimika yang telah menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami sangat menginginkan agar aspirasi yang disampaikan ini menjadi rujukan bagi DPR Kabupaten Mimika. Kami akan evaluasi dan tindak lanjuti usulan-usulan yang ada,” ujar Primus saat ditemui di Gedung DPRK Mimika, Selasa (2/9/2025).
Ia menambahkan, terkait tuntutan yang bersifat nasional, seperti penolakan kenaikan pajak dari 10% ke 12%, serta kritik terhadap tidak naiknya tunjangan anggota dewan, pihaknya akan meneruskan seluruh aspirasi tersebut ke DPR RI di Jakarta.
“Untuk aspirasi yang berkaitan dengan DPR RI, kami siap teruskan ke Jakarta. Soal bagaimana respons mereka nanti, itu sudah menjadi kewenangan pusat,” tambahnya.
Primus juga menyampaikan apresiasi kepada OKP yang hadir karena telah menyuarakan aspirasi dengan damai dan tertib, serta menjaga kondusifitas wilayah Mimika.
“Kami berterima kasih karena masyarakat, melalui OKP, sudah menjaga Mimika tetap damai dan sejahtera. Ini adalah bentuk kedewasaan berdemokrasi yang patut diapresiasi,” katanya.
