Timika, Torangbisa.com – Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar membuka ruang dialog dalam menyelesaikan persoalan Papua.
Seruan tersebut disampaikan Mgr. Bernardus Bofitwos Baru kepada awak media di ruang kerjanya pada Rabu (07/01/2026).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan militerisme di Papua telah berulang kali disuarakan oleh pihak gereja agar dievaluasi secara serius oleh pemerintah pusat.
“Militerisme ini sudah berulang kali kami serukan kepada Presiden untuk menarik kembali pasukan, atau setidaknya mengurangi dan tidak menambah lagi. Karena penambahan pasukan serta pembukaan pos-pos militer baru di wilayah pedalaman Papua telah mengambil lokasi dan tempat tinggal masyarakat,” ujar Uskup Timika.
Menurutnya, penambahan pasukan militer di Papua membuat ruang gerak masyarakat semakin sempit dan mengubah pola hidup warga yang sebelumnya bergantung pada alam.
Aktivitas berburu dan berkebun yang menjadi sumber penghidupan masyarakat kini tidak lagi dapat dilakukan dengan leluasa.
“Tempat berburu dan berkebun sudah tidak ada lagi, semuanya dijadikan lokasi pembangunan pos-pos militer baru,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti aktivitas masyarakat yang kini selalu diawasi dan dibatasi oleh aparat keamanan di wilayah pedalaman Papua.
Menurutnya, perubahan sistem kehidupan seperti ini secara perlahan telah mematikan kehidupan masyarakat adat.
“Perubahan sistem seperti ini membunuh secara halus. Jadi, pasukan militer yang begitu banyak di Papua ini, tujuannya untuk apa? Katanya untuk mengejar TPNPB, tetapi kenapa tidak ditangkap saja?” tegasnya.
Uskup Timika juga menilai bahwa situasi ini merupakan bagian dari skenario pembohongan publik yang berkaitan dengan kepentingan eksploitasi sumber daya alam di Papua.
Ia menyebut kelompok bersenjata dijadikan alasan untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit.
“TPNPB digunakan sebagai batu loncatan untuk perluasan eksploitasi sumber daya alam. Itu sebabnya militer diturunkan dalam jumlah besar. Jadi tujuan utamanya bukan keamanan, melainkan eksploitasi sumber daya alam,” tegasnya.
Oleh karena itu, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru meminta Presiden Republik Indonesia untuk membuka ruang dialog yang inklusif dalam menyelesaikan persoalan Papua, khususnya terkait keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Semua pimpinan gereja di Papua menginginkan Presiden membuka diri untuk berdialog bersama, agar solusi-solusi penyelesaian masalah Papua dapat dibahas secara bersama, bukan dengan cara sepihak,” pungkasnya.
