“Ranperda Non APBD yang kita bahas pada hari ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK untuk terus menyempurnakan landasan hukum dalam tata kelola pemerintahan,” kata Primus
DPRK Mimika
Komisi I DPRK Mimika Apresiasi Kebijakan Penerimaan Kuota CPNS 2025 Khusus Amor
“Ini adalah bentuk perhatian dan komitmen Bupati serta Wakil Bupati Mimika dalam menjawab tuntutan masyarakat, khususnya anak-anak Amungme dan Kamoro yang selama ini memperjuangkan adanya kuota khusus,” ungkap Alfian di Kantor DPRK Mimika, Senin (22/9/2025).
Hearing Dengan Intansi Mitra Kerja, Komisi III DPRK Mimika Dorong Perhatian SAR dan BPBD Serta Validasi Data Sosial Untuk Dinsos
“Keluhan mereka sejak Juli lalu sudah tidak ada dana operasional. Ini menjadi ironi, karena mereka yang selalu bergerak cepat menyelamatkan orang justru terbatas anggaran. Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian khusus, agar di tahun 2026 SAR Timika bisa mendapatkan hibah dari Pemda untuk memaksimalkan kinerjanya,” ujar Herman.
Harmonisasi 9 Raperda Non-APBD Dorong Produk Hukum Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan
“Harmonisasi, konsepsi, dan pembulatan Raperda adalah proses sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, demi menjamin konsistensi, keselarasan, dan kesesuaian dengan kerangka hukum nasional,” ujar Abraham Kateyau.
Masalah Batas Wilayah Antar Kabupaten, Primus Natikapereyau: Harus Dibicarakan Bersama Provinsi Papua Tengah
“Ini harus kita duduk bersama dengan Bapak Gubernur, agar ada kejelasan dan tidak menimbulkan konflik antarwarga,” lanjutnya.
10 OKP di Mimika Gelar Deklarasi Damai & RDP Bersama DPRK, Sampaikan 13 Tuntutan
“Kami sangat menginginkan agar aspirasi yang disampaikan ini menjadi rujukan bagi DPR Kabupaten Mimika. Kami akan evaluasi dan tindak lanjuti usulan-usulan yang ada,” ujar Primus saat ditemui di Gedung DPRK Mimika, Selasa (2/9/2025).
APBD Perubahan Dipastikan Ditetapkan Sesudah HUT RI, Bupati Rettob: Fokus Pendidikan, Bayar Utang, dan Program Prioritas
“Hampir tidak ada pergeseran nilai, hanya penyesuaian kegiatan. Beberapa program yang tidak memungkinkan dilaksanakan, kita hentikan,” ujar Johannes, Senin (11/8/2025).
Tokoh Kamoro Desak Pembentukan Pansus Tapal Batas: Marianus Maknaipeku: Masyarakat Kami Semakin Terancam”
“Saya melihat masyarakat Mimika, khususnya masyarakat Kamoro, sangat terancam dengan masalah tapal batas wilayah ini,” kata Marianus kepada media di Jalan Yos Sudarso, Selasa (15/7/2025).
Dewan Perketat Pengawasan Pembangunan Lapter di Bela, Waket II Akui Progres Pengerjaan Sangat Rendah
“Kami baru saja melihat secara langsung proyek Pekerjaan Lapter Bela, progresnya masih sangat rendah. Kami berharap agar proyek ini bisa dapat rampung sesuai waktu yang dikerjakan oleh kontraktor, karena lapter ini merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat,” kata Karel Gwijangge kepada wartawan di kantor DPRK Mimika, Kamis (26/6/2025).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

