Timika, Torangbisa.com – Bertekad menjadikan Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil pangan ternak, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika bersama Dinas Pertanian, Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPPTPH) serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan kunjungan kerja ke pabrik pakan ternak ternama PT Agrikencana Perkasa di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025).
DPRK Mimika
Fraksi-fraksi DPRK Mimika Setujui 8 Ranperda Non-APBD 2025 Ditetapkan Menjadi Perda
Isu-isu strategis yang diatur dalam Raperda meliputi subsidi transportasi wilayah pesisir dan pegunungan, perlindungan dan pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP), pengendalian minuman beralkohol, serta pembagian saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia kepada masyarakat adat dan terdampak permanen.
Rapat Paripurna Masa Sidang III, Ini Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi 8 Ranperda Non APBD
Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika terhadap 8 Ranperda Non APBD pada Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPR Kabupaten Mimika,
Pandangan Umum 8 Fraksi DPRK Mimika Soroti Raperda Miras: Bukan Sekadar Aturan, Ini Soal Masa Depan Generasi
Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang pandangan umum fraksi terkait 8 Ranperda Non APBD yang diserahkan.
Gelar Rapat Paripurna Masa Sidang 1 Masa Sidang III, 8 Ranperda Non APBD Dibahas DPRK Mimika
“Ranperda Non APBD yang kita bahas pada hari ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK untuk terus menyempurnakan landasan hukum dalam tata kelola pemerintahan,” kata Primus
Komisi I DPRK Mimika Apresiasi Kebijakan Penerimaan Kuota CPNS 2025 Khusus Amor
“Ini adalah bentuk perhatian dan komitmen Bupati serta Wakil Bupati Mimika dalam menjawab tuntutan masyarakat, khususnya anak-anak Amungme dan Kamoro yang selama ini memperjuangkan adanya kuota khusus,” ungkap Alfian di Kantor DPRK Mimika, Senin (22/9/2025).
Hearing Dengan Intansi Mitra Kerja, Komisi III DPRK Mimika Dorong Perhatian SAR dan BPBD Serta Validasi Data Sosial Untuk Dinsos
“Keluhan mereka sejak Juli lalu sudah tidak ada dana operasional. Ini menjadi ironi, karena mereka yang selalu bergerak cepat menyelamatkan orang justru terbatas anggaran. Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian khusus, agar di tahun 2026 SAR Timika bisa mendapatkan hibah dari Pemda untuk memaksimalkan kinerjanya,” ujar Herman.
Harmonisasi 9 Raperda Non-APBD Dorong Produk Hukum Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan
“Harmonisasi, konsepsi, dan pembulatan Raperda adalah proses sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, demi menjamin konsistensi, keselarasan, dan kesesuaian dengan kerangka hukum nasional,” ujar Abraham Kateyau.
Masalah Batas Wilayah Antar Kabupaten, Primus Natikapereyau: Harus Dibicarakan Bersama Provinsi Papua Tengah
“Ini harus kita duduk bersama dengan Bapak Gubernur, agar ada kejelasan dan tidak menimbulkan konflik antarwarga,” lanjutnya.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
