Bupati Mimika Johannes Rettob

“Visi kami jelas: reformasi birokrasi. Pemerintah harus hadir dan melayani, bukan hanya membuat janji,” tegas Johanes.

“Penunjukan Plt bukan sembarangan. Saya perhatikan di beberapa Dinas ada ASN berpangkat IV/a yang menjabat sebagai Kepala Bidang. Ini akan saya evaluasi dan tindak tegas,” ujar Bupati Johannes.

“Program TMMD ini tidak hanya membangun sarana fisik, tetapi juga membangun kesadaran, semangat gotong royong, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Johannes Rettob.

“Ini menjadi momentum baik bagi adik-adik untuk berkompetisi dan meningkatkan kemampuan. Jika belum masuk nominasi, jangan berkecil hati. Tetap semangat, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi anak-anak di Mimika, Papua, bahkan seluruh Indonesia,” ujarnya.

“TP-PKK harus hadir di tengah masyarakat, aktif di posyandu, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menekan angka stunting,” tegasnya.

“Kami sudah menyusun berbagai rencana dan persiapan teknis untuk pentahbisan uskup, dan saat ini progresnya sudah kurang lebih 70 persen. Tentu, nanti akan kami evaluasi kembali agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana,” ujar Johannes ketika ditemui di Kantor Bappeda Mimika, Selasa (22/4/2025).

“Artinya, penataan birokrasi itu bukan ganti-ganti pejabat. Yang disebut penataan birokrasi itu adalah pembenahan internal,” jelasnya.

“Kita dua (Bupati dan Wakil Bupati) akan evaluasi ini, kami dua masuk hari pertama dilantik kemudian libur. Jadi kami juga tidak tahu keuangan, kepegawaian, perencanaan itu kita belum tahu,” ujar Rettob, Selasa (8/4/2025).

“Hari ini kita resmikan gedung ini. Saya hadir karena ini tentang anak muda. Anak muda adalah harapan bangsa, harapan kabupaten dan harapan gereja. Bukan hanya soal kuantitas, tetapi kualitas pemuda gereja yang benar-benar beriman dan aktif melayani,” ujar Bupati.