Timika, Torangbisa.com – Pemilik Tanah Theodorus Boyau memblokir akses masuk SMP Negeri 8 Timika sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan status pembayaran lahan sekolah seluas 100×100 meter.
Konflik berkepanjangan ini bermula sejak 2011, ketika tanah milik Theodorus Boyau digunakan untuk pembangunan sekolah tanpa penyelesaian pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Hingga kini, aset tersebut belum resmi tercatat sebagai milik Pemkab Mimika dikarenakan proses pembayaran ganti rugi senilai Rp30 miliar masih tertunda.
Menurut Theodorus, meskipun disposisi dari Bupati Mimika telah turun ke Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk percepatan pembayaran, hingga hari ini belum ada realisasi.
“Kami kecewa karena janji Pemda tidak kunjung terpenuhi. Selama 12 tahun, NPWP dan PBB lahan ini masih atas nama pemilik awal. Kami menuntut kejelasan,” kata Theodorus dalam orasinya, Senin (19/5/2025).
Protes ini dilakukan setelah upaya dialog melalui pertemuan dengan pihak pemerintah tidak membuahkan hasil.
Dirinya menegaskan, gerbang sekolah tidak akan dibuka hingga ada kepastian dari Bupati Mimika maupun dinas terkait.
“Kami juga memikirkan masa depan anak-anak yang harusnya bisa sekolah dengan tenang. Pemerintah harus segera bertindak,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa, Bupati sebelumnya P Vallentinus, saat itu telah mengatur untuk dilakukan proses pembayaran dan sedang dalam tahap administrasi.
“Katanya sebelumnya masih dalam proses tapi kami bolak balik ke kantor dinas pemukiman tidak pernah ada kejelasan, ini kami minta hak kami dokumen kami lengkap,” jelasnya
SMP Negeri 8 Timika kini menjadi simbol sengketa antara hak masyarakat adat dan kewajiban pemerintah dalam menjamin akses pendidikan. Nasib ratusan siswa tergantung pada keseriusan Pemkab Mimika dalam menyelesaikan konflik ini.
