Timika, Torangbisa.com – Peningkatan mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Mimika dinilai menjadi kunci utama dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Hal ini menyusul tingginya jumlah pengangguran di Provinsi Papua Tengah yang mencapai sekitar 14 ribu orang, dengan Kabupaten Mimika menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 7 ribu orang.
Kepala Sekolah SMK PK Negeri 1 Mimika, Drs. Selsius E. Aron, M.Pd, dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (21/01/2026).
menyampaikan bahwa berdasarkan Amandemen Keempat UUD 1945, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen. Hal tersebut menunjukkan betapa strategisnya peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, SMK memiliki posisi penting dalam mencetak tenaga kerja terampil, profesional, dan siap bersaing, terutama di tengah tantangan global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA).
“Lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang komprehensif, mulai dari keimanan dan ketakwaan, jiwa kebangsaan, karakter yang baik, hingga kemampuan teknis dan kewirausahaan,” ujar Selsius.
Ia menjelaskan, pendidikan kejuruan memberikan manfaat luas bagi peserta didik, dunia kerja, dan masyarakat. Bagi peserta didik, SMK dapat meningkatkan kualitas diri dan penghasilan.
Bagi dunia kerja, tersedianya tenaga kerja berkualitas. Sementara bagi masyarakat, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas nasional.
Namun demikian, kondisi riil SMK di Mimika masih menghadapi berbagai tantangan. Delapan standar nasional pendidikan yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi.
Keterbatasan penggunaan dana BOS dan BOPDA menjadi kendala utama dalam peningkatan sarana prasarana, ruang praktik, serta pembaruan peralatan sesuai standar industri modern.
“Kita melihat fenomena yang cukup memprihatinkan, yakni tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK Orang Asli Papua (OAP), sementara dunia kerja di Mimika justru banyak diisi tenaga kerja dari luar Papua,” jelasnya.
Ia menambahkan, di sejumlah sektor seperti supermarket, perbankan, bandara, hingga tenaga keamanan, hampir tidak ditemukan lulusan SMK OAP yang terserap.
Jika tidak ada kebijakan keberpihakan yang komprehensif dari pemerintah daerah, maka SDM Papua dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton dalam pembangunan.
“Jika kondisi ini dibiarkan, berpotensi menimbulkan masalah sosial, ekonomi, bahkan keamanan di masa mendatang,” tegasnya.
Selsius mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan untuk bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Langkah konkret yang diusulkan antara lain penyusunan Peraturan Daerah tentang keberpihakan tenaga kerja lokal serta penguatan kerja sama dengan dunia industri, termasuk PT Freeport Indonesia dan para subkontraktornya.
“Kabupaten Mimika memiliki perusahaan raksasa skala dunia yang dapat menjadi potensi besar dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi siswa SMK, khususnya OAP,” ungkapnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah, profesionalisme guru melalui pelatihan berkelanjutan, serta pembaruan peralatan praktik sesuai standar industri 4.0 perlu menjadi prioritas. Penguatan pembelajaran Teaching Factory juga dinilai penting untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa.
“Kita juga harus memastikan dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil sekolah, termasuk optimalisasi dana Otsus untuk mendukung kebutuhan belajar siswa OAP, mulai dari perlengkapan sekolah hingga konsumsi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Job Fair secara berkala serta penerapan Perda proteksi tenaga kerja lokal agar dunia usaha diwajibkan merekrut lulusan SMK Mimika, dengan dukungan pelatihan tambahan bila diperlukan.
Peran SMK sebagai bursa kerja dan pusat pelatihan vokasi perlu diperkuat melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan program-program seperti Vocational School Graduate Academy. Bahkan, peluang kerja sama luar negeri juga dapat dibuka bagi lulusan SMK yang memenuhi standar global.
“Dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan kolaborasi semua pihak, SMK diharapkan mampu mewujudkan slogan ‘SIAP BMW’, yakni siap bekerja, siap melanjutkan pendidikan, dan siap berwirausaha,” pungkas Selsius.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika.
