Timika, Torangbisa.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Partai Golongan Karya, Adolof Omaleng, menggelar Reses Tahap I bersama masyarakat di Mile 32, Kampung Karya Kencana, Distrik Kuala Kencana, Jumat (13/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang diharapkan dapat diperjuangkan di tingkat legislatif. Sedikitnya enam aspirasi utama disampaikan warga kepada Adolof Omaleng.
Aspirasi tersebut berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pengembangan wilayah guna mendukung pelayanan masyarakat di kawasan tersebut.
Adapun enam aspirasi yang disampaikan warga, antara lain:
1. Pembangunan lapangan terbang di Arwa Newa, karena masyarakat masih kesulitan mengakses transportasi udara untuk mobilitas orang maupun barang.
2. Pembangunan empat gereja di Aroanop, mengingat masyarakat sangat membutuhkan fasilitas tempat ibadah yang memadai.
3. Penyediaan perumahan layak huni di Mile 32, karena masih banyak warga yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.
4. Pembangunan trotoar dan talut di seluruh gang di Mile 32 untuk meningkatkan keselamatan serta penataan lingkungan permukiman.
5. Pemasangan penerangan jalan, untuk mengantisipasi tindak kejahatan, dan memberikan rasa aman kepada warga apabila aktifitas di malam hari.
6. Usulan pemekaran Kampung Kuala Kencana, karena wilayah yang sangat luas dinilai menyulitkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Adolof Omaleng menyampaikan bahwa seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme di DPRK Mimika.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi warga, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, perumahan, transportasi, dan pelayanan publik.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat ini akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada, agar dapat masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah,” ujarnya.
