Nasional

Prihatin Dualisme Lembaga Adat, Sebaliknya Lemasko Prihatin Atas Beberapa Persoalan Yang Luput Dari Perhatian Wakil Rakyat

×

Prihatin Dualisme Lembaga Adat, Sebaliknya Lemasko Prihatin Atas Beberapa Persoalan Yang Luput Dari Perhatian Wakil Rakyat

Sebarkan artikel ini
Tokoh masyarakat Kamoro, dan juga Wakil Ketua I Lemasko Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku (foto: Riki Lodar/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Menyikapi keprihatinan seorang wakil rakyat atas dualisme Lembaga adat baik Lemasa dan Lemasko, Wakil Ketua I Lemasko Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku, angkat bicara terkait pernyataan tersebut.

Menurut Marianus, kehadiran wakil rakyat harus lebih fokus kepada memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun hal-hal tersebut luput dari perhatian seorang wakil rakyat

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

“Kami dari lembaga adat sangat menghargai perhatian DPR, tapi di sisi lain kami juga prihatin terhadap kinerja mereka. Seharusnya DPR berperan aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan hanya mengomentari internal lembaga adat,” kata Marianus, Rabu (27/8/2025).

Salah satu isu yang disorot Lemasko adalah persoalan batas wilayah Kabupaten Mimika yang hingga kini masih diklaim oleh kabupaten tetangga. Menurut Marianus, ini merupakan tanggung jawab dari DPR Papua Tengah untuk segera dituntaskan.

“Sejak Mimika dimekarkan dari Kabupaten Fakfak, peta wilayahnya sudah jelas dan utuh. Apalagi dengan rencana pembentukan kotamadya Mimika seperti disampaikan oleh Gubernur, maka tapal batas yang jelas menjadi hal mendesak,” tegasnya.

Selain isu batas wilayah, Lemasko juga menyoroti seleksi masuk IPDN. Marianus meminta DPR Papua Tengah ikut memperjuangkan agar putra-putri asli Amungme dan Kamoro mendapat kesempatan lebih besar dalam seleksi tersebut.

“Setiap tahun kami melihat yang lulus bukan anak-anak asli Amungme dan Kamoro. Harusnya ini jadi perhatian serius, karena mereka punya hak yang sama untuk dibina sebagai calon pemimpin masa depan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Marianus menyampaikan bahwa Lembaga Adat di bawah kepemimpinan Bapak Gery Okoware tetap berjalan sesuai mekanisme yang ada.

Ia menyampaikan bahwa pra-musyawarah adat akan dilaksanakan tahun 2026, dan musyawarah adat akan dilaksanakan pada tahun 2027.

“Terkait dualisme, kami tetap menjalankan roda organisasi sesuai jalur. Dana hibah dari Freeport pun masih berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.