Timika, Torangbisa.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bappeda Kabupaten Mimika di Jalan Trans Nabire, Senin (30/3/2026).
Mewakili Bupati Mimika, Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2027, yang lebih fokus pada penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal, pemberdayaan UMKM, dan percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Ananias Faot dalam sambutannya menyampaikan bahwa meskipun dirinya hanya mewakili pimpinan daerah, seluruh proses musyawarah telah berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai kesepakatan penting untuk arah pembangunan Mimika ke depan.
“Tema yang kita usung bukan sekadar slogan, tetapi komitmen nyata untuk mempercepat ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta digitalisasi pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan ekonomi harus menyentuh masyarakat hingga ke wilayah pesisir dan pedalaman, dengan mengandalkan potensi lokal seperti perikanan, pertanian, dan kerajinan khas daerah.
Selain itu, UMKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang harus didukung tidak hanya melalui bantuan alat, tetapi juga pendampingan manajerial serta akses pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, digitalisasi pelayanan publik menjadi prioritas untuk menciptakan birokrasi yang transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
“Ke depan, masyarakat harus bisa mengakses layanan publik dengan mudah, murah, bahkan dari genggaman tangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil Musrenbang tidak berhenti sebagai dokumen semata, tetapi benar-benar dikawal hingga tahap penganggaran dan pelaksanaan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, dalam laporannya menyebutkan bahwa hasil Musrenbang RKPD 2027 mencakup ratusan program prioritas.
Tercatat sebanyak 336 program dengan 2.791 sub kegiatan direncanakan, dengan estimasi pagu anggaran mencapai sekitar Rp6,7 triliun.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami penyesuaian seiring dinamika kebijakan nasional dan kondisi ekonomi global.
“Kita harus siap dengan kemungkinan rasionalisasi dan efisiensi anggaran ke depan,” jelasnya.
