Timika, Torangbisa.com – Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Kelurahan Dingo Narama, Selasa (3/3/2026).
Kepala Kelurahan Dingo Narama, Oktovina Naa mengatakan bahwa kondisi kantor Kelurahan Dingo Narama saat ini sudah tidak layak untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Dengan jumlah tiga kepala seksi, satu sekretaris, dan belasan staf, ruang kerja yang tersedia dinilai sangat terbatas.
“Jumlah staf kami sekitar 16 orang, tetapi ruangan hanya tiga. Satu dipakai lurah, satu untuk pelayanan E-KTP, dan satu lagi untuk kepala seksi. Staf harus bergantian duduk dengan sistem jadwal,” ujarnya.
Ia menambahkan, usulan pembangunan kantor kelurahan sebenarnya telah diajukan setiap tahun dalam Musrenbang, namun hingga kini belum terealisasi.
Menurutnya, kantor kelurahan bukan sekadar fasilitas internal, tetapi menjadi wajah pemerintah daerah di tingkat paling bawah.
“Kami tetap usulkan setiap tahun, walaupun belum dijawab. Ini bukan hanya untuk Kelurahan Dingo Narama, tetapi juga bagian dari wajah Pemerintah Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Oktovina juga menjelaskan bahwa lokasi kantor saat ini berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah yang tidak bermasalah secara administrasi, sehingga tidak ada kendala hukum untuk pembangunan.
“Tanah ini sudah dibeli dan dibayar lunas oleh pemerintah. Jadi tidak ada persoalan lahan,” katanya.
Selain persoalan kantor, ia juga meminta adanya transparansi terhadap usulan-usulan tahun sebelumnya, agar pihak kelurahan mengetahui mana yang sudah terealisasi dan mana yang belum.
“Kami berharap ada penyampaian kepada kami, mana usulan yang sudah dijawab dan mana yang belum, supaya kami tidak terus mengulang usulan yang sama,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Oktovina turut menyampaikan adanya tawaran tanah dan rumah dari salah satu warga untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas kelurahan, termasuk kemungkinan pembangunan posyandu maupun koperasi.
Ia berharap pesan tersebut dapat diteruskan ke tingkat distrik dan kabupaten untuk dipertimbangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami berjuang bukan untuk nama pribadi, tetapi untuk masyarakat dan pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya.
