Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Distrik Mimika Baru memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan kesehatan, khususnya stunting dan penyakit kusta yang masih ditemukan di wilayah tersebut.
Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan tiga kepala puskesmas di wilayah Distrik Mimika Baru, kader TP PKK Distrik Mimika Baru serta penyuluh Kementerian Agama. Rapat tersebut juga melibatkan Dinas Kesehatan, meski perwakilannya belum hadir dalam pertemuan tersebut.
Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, mengatakan rapat tersebut digelar karena kondisi di lapangan membutuhkan perhatian dan merupakan bagian dari perhatian pimpinan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
“Tujuan rapat hari ini sebenarnya rapat koordinasi. Memang tidak masuk dalam perencanaan, tetapi karena keadaan dan ini merupakan perhatian pimpinan, Pak Bupati dan Wakil Bupati, sehingga kami melakukan rapat koordinasi dengan tiga kepala puskesmas se-Distrik Mimika Baru,” kata Merlyn saat ditemui awak media di kantornya, Kamis (3/9/2026).
Menurut Merlyn, salah satu persoalan yang ditemukan adalah data kesehatan yang masih tersebar di masing-masing puskesmas dan belum sepenuhnya terkonsolidasi menjadi satu data di tingkat distrik.
Karena itu, pihaknya mendorong adanya penguatan koordinasi antara kepala puskesmas dengan pemerintah distrik.
“Kepala puskesmas itu wajib berkoordinasi dengan kepala distrik. Bukan sebagai bawahan, tetapi kita sama-sama operator pemerintah yang bekerja di level distrik,” ujarnya.
Selain persoalan data, rapat juga membahas sejumlah kendala dalam pendampingan kesehatan masyarakat. Salah satunya mobilitas penduduk yang cukup tinggi sehingga menyulitkan petugas melakukan pemantauan terhadap pasien.
Merlyn mencontohkan, pasien kusta yang sudah menjalani pengobatan terkadang sulit ditemukan kembali karena telah berpindah tempat tinggal.
“Orang yang bersangkutan, misalnya penyakit kusta, sudah diobati satu kali. Ternyata dicari-cari kemudian di rumahnya sudah pindah. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Kendala lainnya adalah keterbatasan transportasi bagi petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan dan penjangkauan masyarakat.
Merlyn juga menyoroti masih adanya keterlambatan dalam mendeteksi penyakit kusta. Menurutnya, sebagian masyarakat masih menganggap bercak pada kulit sebagai panu, padahal bisa menjadi gejala kusta.
“Orang pikir panu, bercak-bercak itu panu, padahal bukan. Itu adalah kusta,” jelasnya.
Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika kasus ditemukan pada anak-anak usia sekolah. Di satu sisi, diperlukan langkah untuk mencegah penularan melalui pemeriksaan kontak dan penanganan yang tepat. Namun di sisi lain, sekolah juga harus menghindari munculnya stigma terhadap anak yang sedang menjalani pengobatan.
“Di sekolah banyak anak-anak, tetapi pihak sekolah tidak bisa mengisolasi atau menyuruh satu anak memakai masker karena akan ada stigma. Tetapi risikonya bisa menularkan ke satu sekolah karena orang yang kontak,” ungkap Merlyn.
Ia menegaskan, kondisi tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah distrik, puskesmas, Dinas Kesehatan dan sektor pendidikan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat tanpa menimbulkan stigma terhadap pasien.
Dari rapat koordinasi tersebut, pemerintah distrik bersama pihak terkait menyepakati sejumlah langkah konkret.
Di antaranya pemutakhiran satu data kesehatan tingkat Distrik Mimika Baru, penunjukan petugas penghubung, pendampingan bersama kader, penguatan kader puskesmas dan kader penjangkauan balita yang belum diukur.
Selain itu, dilakukan pula penguatan pemeriksaan kontak kusta serta penyampaian laporan kesehatan secara berkala kepada pemerintah distrik.
“Kita menyepakati pemutakhiran data satu kesehatan tingkat distrik, penunjukan petugas penghubung, pendampingan bersama kader, penguatan pemeriksaan kontak kusta, serta penyampaian laporan berkala kepada distrik,” jelasnya.
Hasil rapat tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi dan dasar bagi organisasi perangkat daerah teknis dalam menentukan kebijakan.
Merlyn mengatakan, koordinasi juga akan diarahkan kepada sektor pendidikan, terutama terkait penanganan kasus kusta yang ditemukan di lingkungan sekolah.
Lebih lanjut, Pemerintah Distrik Mimika Baru berkomitmen agar isu kesehatan mendapat perhatian lebih besar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung.
Menurut Merlyn, pembahasan pembangunan di tingkat kampung selama ini jangan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memberi ruang yang cukup bagi persoalan kesehatan masyarakat.
“Kita komitmen supaya di Musrenbang nanti tidak hanya kita bicara tentang infrastruktur, tetapi benar-benar kesehatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebelumnya pemerintah distrik telah melakukan penguatan kader posyandu dan kader malaria. Namun, temuan kasus kusta menjadi persoalan lain yang menurutnya membutuhkan perhatian serius dan penanganan bersama.
“Setelah beberapa waktu lalu kita rapat untuk penguatan kader posyandu dan kader malaria, ternyata ada satu penyakit kusta ini yang bahkan lebih mengkhawatirkan,” pungkasnya.
