Timika, Torangbisa.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas beberapa hal.
Pembahasan dimaksud adalah, pengukuran tiga indikator utama kinerja pemerintahan, yakni Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Indeks Profesionalitas Aparatur (IPA), Selasa (20/5/2025), di Aula Kantor Bappeda.
Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Inosensius Yoga Pribadi, serta menghadirkan narasumber Dr. Yuniadi Mayowan, dari Laboratorium Perencanaan Pembangunan Daerah, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Turut hadir puluhan perwakilan OPD lingkup Pemkab Mimika.
Dalam sambutannya, Inosensius menegaskan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) daerah yang berdasarkan regulasi nasional, termasuk UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
“Pengukuran ini menjadi acuan untuk sejauh mana pencapaian visi dan misi kepala daerah. IPP, IKM, dan IPA merupakan bagian dari IKU Mimika yang wajib diukur secara spesifik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, IPP mengukur kualitas pelayanan publik, IKM menilai tingkat kepuasan masyarakat, sementara IPA mengukur profesionalitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan.
“Indeks-indeks ini menjadi cermin akuntabilitas pemerintah dan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik ke depan,” imbuh Inosensius.
Sementara itu, narasumber Dr. Yuniadi Mayowan, menyampaikan bahwa ini adalah ketiga kalinya ia hadir dalam kegiatan serupa di Mimika.
Kelengkapan data sangat penting, terutama dokumen pendukung untuk validitas pengukuran.
“Kendala umum dalam pengukuran IPP biasanya adalah kurangnya semangat mengisi kuesioner dan minimnya bukti pendukung. Tanpa itu, penilaian tidak valid,” jelasnya.
Selain itu, terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, kata Yuniadi bahwa umumnya berkaitan dengan persepsi puas atau tidak puas dan hal tersebut tidak dapat dijustifikasi. Ia menilai, secara umum terkait dengan indeks profesionalitas aparatur di seluruh wilayah Papua terbilang sama.
Ia juga menambahkan, meskipun masih ada kekurangan, tren indeks di Mimika selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang stabil.
Ia pun mengajak seluruh OPD untuk aktif melengkapi data dan berpartisipasi dalam pengisian kuesioner guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik ke depan.
“Harapannya itu aja, data dilengkapi, semua pihak ikut mengisi kuisioner itu jauh lebih bagus,” tutupnya.
