Timika, Torangbisa.com — Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengklarifikasi bahwa informasi soal dana Pemerintah Kabupaten Mimika yang disebut “mengendap” di bank dalam jumlah besar tidak sepenuhnya benar.
Ia meluruskan bahwa saldo kas daerah saat ini sebesar Rp1,3 triliun, jauh di bawah angka Rp2,4 triliun yang sebelumnya disebut oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Perlu saya klarifikasi agar masyarakat tidak salah paham. Berdasarkan laporan Bank Papua per 22 Oktober 2025, saldo kas Pemkab Mimika tersisa Rp1,3 triliun. Jadi bukan Rp2,4 triliun seperti yang diberitakan,” tegas Bupati Johannes Rettob dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, dana tersebut bukan sengaja disimpan, melainkan mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang diatur ketat, termasuk proses SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
“Contohnya, belanja pegawai dibayarkan tiap bulan sesuai periode. Tidak mungkin gaji Desember dibayar sekarang. Begitu juga dengan belanja modal pembayarannya disesuaikan dengan progres pekerjaan di lapangan,” jelasnya.
Bupati juga membantah keras tudingan bahwa Pemkab Mimika menempatkan dana kas daerah dalam bentuk deposito atau instrumen keuangan untuk keuntungan tertentu.
“Tidak ada dana yang ‘diparkir’ untuk mencari bunga. Semua dikelola transparan dan sesuai aturan. Jadi opini seperti itu keliru,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa serapan anggaran yang belum optimal sebagian besar disebabkan kendala di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sejumlah proyek belum tuntas karena progres pekerjaan masih rendah serta adanya pergantian pejabat akibat kasus hukum.
“Banyak pekerjaan belum bisa dibayarkan karena belum selesai. Selain itu, ada dinamika internal yang mempengaruhi kinerja PUPR,” ungkapnya.
Meski demikian, Bupati menyebut bahwa realisasi anggaran terus membaik. Hingga pekan ketiga Oktober 2025, penyerapan telah mencapai 51 persen, dan Pemkab melakukan evaluasi mingguan untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Kondisi ini juga dialami banyak daerah lain. Apalagi Mimika baru saja melewati masa transisi pemerintahan pasca-sengketa Pemilu 2024 yang baru selesai Maret lalu,” kata Rettob.
Ia optimistis, hingga akhir tahun, penyerapan anggaran akan mendekati 100 persen seiring rampungnya sejumlah proyek fisik bernilai besar.
“Kami pastikan semua program berjalan sesuai target dan aturan. Tidak ada dana yang sengaja dibiarkan mengendap,” pungkasnya.
