Timika, Torangbisa.com – Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika, Jupinus Beanal, meminta kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan pengusaha Papua yang tergabung dalam KAPP Mimika.
Dalam pernyataannya, Jupinus menegaskan bahwa masyarakat Mimika, termasuk Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRK Mimika, PT Freeport Indonesia, dan lembaga adat, saat ini sedang di tipu oleh sejumlah oknum yang datang dengan membawa kepentingan pribadi.
“Saya mau sampaikan bahwa masyarakat Mimika ini sedang ditipu, bukan hanya masyarakat, tapi juga pemerintah, Freeport maupun lembaga adat sedang ditipu oleh orang-orang yang datang dengan kepentingan lain untuk merusak dan merampas hak-hak kami,” ujar Jupinus saat ditemui di Kantor KAPP Mimika dijalan Cendrawasih, Rabu (18/6/2025).
Ia menjelaskan, KAPP merupakan honai atau rumah bersama seluruh pengusaha Papua yg berdomisili di kabupaten mimika, harusnya mengerti tentang adat, namun, ada sejumlah oknum yang mengaku sebagai perwakilan KAPP tanpa izin dan menyalahgunakan nama organisasi adat tersebut untuk menggiring masyarakat ke arah yang menyesatkan.
“Kamar Adat itu melekat di adat. Kita ini masyarakat adat tapi buta tentang adat. Jadi mereka datang dan sedang menipu kita,” tegasnya.
Jupinus meminta masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kecil yang tergabung dalam KAPP untuk tidak mudah percaya pada pihak yang tidak jelas asal-usul dan legitimasinya. Ia menegaskan bahwa KAPP bukan organisasi baru dan sudah lama berdiri dengan struktur dan aturan yang jelas.
“Kalau ada pihak lain yang ingin memberdayakan masyarakat Papua, itu sah-sah saja, baik dari investor maupun kementerian, tapi jangan bawa nama KAPP untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia untuk berkoordinasi langsung dengan pengurus KAPP dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan orang asli Papua.
Jupinus mengungkapkan, saat ini KAPP Mimika memiliki data sekitar 400 lebih pengusaha Papua. Namun, hanya sekitar 100 lebih yang aktif, sebagian besar bergerak di sektor UMKM, koperasi, konstruksi, dan sektor riil lainnya.
“Yang sudah benar-benar mandiri baru sekitar 0,2 sampai 0,3 persen. Sebagian besar masih dalam tahap binaan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.