Timika, Torangbisa.com – Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Mimika (Somama-ti) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Sentra Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP3, Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika agar memberikan perhatian serius terhadap nasib mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak.
Aksi ini juga menjadi bentuk desakan kepada pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP).
Yoki Sondegau selaku koordinasi aksi menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat lokal Papua, terutama mama-mama Papua yang selama ini berjuang mencari nafkah dengan berjualan di pinggir jalan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi para pedagang lokal yang membutuhkan fasilitas pasar yang layak, aman, dan memadai untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
“Selamatkan komunitas lokal Papua, selamatkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada mama-mama Papua dan menyediakan pasar yang layak bagi Orang Asli Papua,” tegas Yoki.
Ia juga mempertanyakan alasan mama-mama Papua masih harus berjualan di dekat badan jalan. Padahal, menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mampu melihat persoalan tersebut dan menghadirkan solusi konkret.
Selain itu perwakilan perempuan menyoroti tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan pembongkaran lapak-lapak milik mama-mama Papua.
Ia mempertanyakan mengapa lapak pedagang lokal ditertibkan, sementara keberadaan toko-toko minuman keras yang menurutnya berdampak buruk terhadap generasi muda Papua juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
“Satpol PP, saya mau tanya, kenapa kalian bongkar lapak-lapak mama-mama Papua? Sementara toko-toko miras yang beredar dan mematikan generasi Papua, kenapa kalian tidak bongkar?” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, mereka mempertanyakan sejauh mana pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua.
“Berapa banyak dari hasil dana Otsus yang pemerintah berikan kepada mama-mama Papua? Hari ini kami datang dan menuntut implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024. Pemerintah harus berpikir apakah sudah menyiapkan tempat yang layak untuk mama-mama berjualan,” ungkapnya.
Somama-ti juga meminta Bupati Mimika agar segera merealisasikan penyediaan tempat berjualan yang layak bagi mama-mama Papua. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian massa aksi adalah Pasar SP2 yang diharapkan dapat diperhatikan pemerintah sebagai ruang usaha bagi pedagang lokal.
Massa aksi juga menyampaikan bahwa persoalan penyediaan tempat berjualan bagi mama-mama Papua sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun, hingga kini mereka menilai belum ada realisasi sesuai harapan.
“Kami mewakili mama-mama Papua meminta kepada Bupati agar memberikan tempat jualan yang layak karena sudah sering disampaikan, tetapi tidak pernah direalisasikan. Menurut kami, ada dana Otsus buat kami. Berikan dana buat kami. Kenapa harus yang bukan Orang Asli Papua yang diberikan?” tegas perwakilan massa.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya menghadirkan regulasi, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat asli Papua, khususnya mama-mama Papua yang bergerak di sektor usaha mikro dan kecil.
Usai menyampaikan aspirasi melalui orasi, massa aksi kemudian diajak berdialog bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas tuntutan yang disampaikan.
Aksi demonstrasi tersebut berlangsung dengan pengawalan dan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
