Jakarta, Torangbisa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan dua prajurit TNI aktif dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Surat tersebut memuat konstruksi perkara hingga dugaan alur perintah dan aliran uang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, surat kepada Panglima TNI itu dikirim pada Selasa (20/10/2026).
KPK menyampaikan secara terperinci dugaan keterlibatan personel militer dalam perkara tersebut.
“Sejauh ini yang kami sampaikan ada dua oknum TNI aktif yang ada di dalam konstruksi perkara tersebut,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Budi menjelaskan, koordinasi dengan pihak TNI telah dilakukan sejak tahap penyelidikan.
Langkah itu diambil setelah penyidik menemukan dugaan keterlibatan personel militer aktif dalam perkara korupsi tersebut.
Setelah perkara naik ke tahap penyidikan, KPK kembali menyurati Panglima TNI untuk memaparkan konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat, alur perintah, hingga aliran uang.
“Kami menjelaskan konstruksinya seperti apa, siapa saja pihak yang diduga terlibat, bagaimana alur perintah itu dilakukan, bagaimana aliran uang itu terjadi, semuanya dituangkan di dalam surat tersebut,” ujarnya.
KPK berharap TNI segera menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan. Budi juga menyatakan KPK terbuka untuk mendukung proses lanjutan yang dilakukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
“KPK tentu berharap dari pihak TNI nanti juga bisa segera menindaklanjuti dari apa yang kami sampaikan dalam surat tersebut,” katanya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan mantan Kepala BNPB Suharyanto, Budi meminta publik menunggu proses yang dilakukan Puspom TNI. Ia belum merinci pihak-pihak yang akan diproses lebih lanjut oleh institusi militer tersebut.
