Timika, Torangbisa.com – Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika menggelar kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika dan berlangsung di Hotel Horison Ultima, Rabu (16/7/2025).
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam sambutannya mengatakan PUG bukan sekadar formalitas, tetapi harus dilaksanakan dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada seluruh masyarakat.
“Perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan peran antara perempuan dan laki-laki harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan. Pengarusutamaan Gender bukan untuk memenuhi aspek administrasi saja, tapi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang peduli dan inklusif,” kata Wabup Kemong.
Menurutnya, dalam konteks pemerintahan daerah, implementasi PUG harus tercermin dalam seluruh kebijakan, program, hingga alokasi anggaran. Tujuannya adalah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal.
Sebab, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman lintas perangkat daerah tentang konsep PUG serta urgensinya dalam pembangunan daerah. Tiga fokus utama yang diangkat dalam kegiatan ini meliputi:
1. Peningkatan pemahaman tentang konsep dan pentingnya Pengarusutamaan Gender.
2. Perumusan langkah strategis dan implementatif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran daerah berbasis PUG.
3. Pembangunan komitmen bersama dalam mengintegrasikan PUG ke seluruh aspek kebijakan dan program kerja pemerintah Kabupaten Mimika.
Diakhir sambutannya, Wabup Kemong berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai acara seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk mendorong perubahan nyata dalam pola pikir, budaya kerja, dan sistem pemerintahan.
“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal memperkuat sinergi antar perangkat daerah demi terciptanya pemerintahan yang adil gender, demokratis, dan berpihak kepada semua pihak,” pungkasnya.
