Timika, Torangbisa.com – Dewan Adat Daerah Mimika, melalui Ketua Vinsent Oniyoma, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dan reformasi birokrasi di Kabupaten Mimika.
Dalam narasi jurnalistik ini, Oniyoma menekankan apresiasi besar terhadap kebijakan dan kinerja Kejaksaan yang telah berhasil menyelamatkan uang negara melalui tindakan penahanan dan pengamanan hukum yang tegas.
Oniyoma menyatakan bahwa Dewan Adat Daerah sangat mendukung pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pokok pikiran (pokir) legislatif oleh penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan masyarakat secara luas. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Lebih lanjut, Oniyoma mengungkapkan dukungan penuh terhadap Kapolres dan Kejaksaan untuk membongkar kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Pemerintah Kabupaten Mimika, yang telah merugikan negara dan masyarakat. Beliau menekankan bahwa tindakan ini sangat diperlukan untuk membersihkan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Oniyoma menambahkan dukungan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat hukum utama dalam memerangi korupsi.
Dewan Adat Daerah juga sangat mendukung rencana reformasi birokrasi yang diusulkan oleh Bupati Mimika, yang bertujuan untuk melakukan penataan birokrasi yang bersih dan akuntabel, demi menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Untuk mencegah korupsi lebih lanjut, Dewan Adat Daerah mengusulkan agar Bupati Mimika wajib menerapkan E-Budgeting dalam mengelola anggaran daerah. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhi prinsip transparansi dan mencegah praktik kongkalikong yang merugikan.
Praktik penegakan hukum dan korupsi di Kabupaten Mimika selama periode 2020-2024, menurut Vinsent Oniyoma, sebagaimana rilis yang di kirim dari Mimika pada 23 Juni 2025, menunjukkan tren peningkatan positif dalam upaya pemberantasan korupsi, meskipun masih terdapat tantangan yang signifikan.
Dewan Adat Daerah Mimika, sebagai bagian dari mengawal pembangunan di negeri Amungsa, telah mengumpulkan informasi dari laporan resmi dan indikator kinerja pemerintahan daerah, yang mencakup kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta efektivitas penegakan hukum oleh institusi seperti Polri dan Kejaksaan.
Pada tahun 2020, Oniyoma memaparkan bahwa telah dicatat tingkat korupsi yang relatif tinggi di Kabupaten Mimika, dengan sekitar 15 kasus terkonfirmasi terkait penyalahgunaan anggaran daerah dan proyek infrastruktur.
Penyalahgunaan anggaran ditandai oleh praktek KKN yang merugikan masyarakat, seperti penggelapan dana pokok pikiran (pokir) legislatif. Namun, Oniyoma mengapresiasi praktik korupsi yang telah ditindak. Seiring berjalannya waktu, periode 2021-2022 menunjukkan peningkatan dalam penegakan hukum, di mana jumlah kasus yang berhasil ditangani naik hingga 40%, berkat tindakan tegas dari Kejaksaan dan Polri.
Peningkatan penegakan hukum tersebut didukung oleh peningkatan pengawasan masyarakat dan reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun tersebut.
Di tahun 2023-2024, Oniyoma mengindikasikan penurunan signifikan dalam praktik korupsi, dengan angka kasus turun sekitar 25% dibandingkan periode awal. Faktor utama di balik perubahan ini adalah implementasi kebijakan seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan inisiatif lokal, termasuk penerapan E-Budgeting untuk meningkatkan transparansi anggaran daerah
E-Budgeting, yang mulai diterapkan secara lebih luas pada tahun 2023, telah membantu mencegah praktik kongkalikong dengan membuat alur pengelolaan dana lebih terbuka dan mudah diaudit.
Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya untuk penegakan hukum di daerah terpencil dan pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi tata kelola.
Pentingnya dukungan berkelanjutan dari lembaga adat dan masyarakat, seperti yang disuarakan oleh Dewan Adat Daerah Mimika, untuk menjaga momentum reformasi. Kabupaten Mimika sedang menuju arah yang lebih baik dalam memerangi korupsi, dengan potensi mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi jika reformasi dilanjutkan secara konsisten.
Untuk itu, saya mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadi garda terterdepan mengawal pembangunan kedepan.saya harap kita sama2 jaga Tanah Amungsa Bumi Kamoro.. Wilayah sempan ini sebagai Rumah Kita Bersama.
