Timika, Torangbisa.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Wania Tahun 2027 resmi ditutup setelah seluruh kampung dan kelurahan menyampaikan usulan program prioritasnya.
Sebanyak 159 usulan program tercatat dalam Musrenbang tingkat distrik tahun ini. Jumlah tersebut belum termasuk usulan dari Kampung Mawokaow Jaya yang masih akan ditambahkan.
Plt. Kepala Distrik Wania, Merlyn Temorubun, mengatakan Musrenbang Distrik Wania tahun ini menjadi salah satu yang pertama dilaksanakan di tingkat distrik.
Ia menilai kehadiran Kepala Bappeda bersama tim asistensi sangat membantu dalam memberikan pemahaman terkait mekanisme penganggaran dan penentuan skala prioritas pembangunan.
“Ada banyak hal yang rupanya belum kami ketahui. Hari ini kami mendapatkan banyak insight sebagai pelajaran bagaimana proses penganggaran berjalan dan bagaimana memprioritaskan usulan yang ada. Kami belajar dari tim asistensi,” ujarnya.
Merlyn menjelaskan, seluruh usulan hasil Musrenbang kampung dan kelurahan akan terus dikawal agar dapat ditindaklanjuti di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif kepala distrik dalam melakukan koordinasi lintas OPD, sebagaimana arahan Kepala Bappeda.
“Arahan tadi jelas bahwa kepala distrik harus aktif berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait usulan yang telah disampaikan. Kita tidak boleh kecil hati jika tidak semua langsung diprioritaskan, karena setelah diusulkan akan ada penyesuaian,” ungkapnya.
Sebagai contoh, ia menyebutkan usulan pembangunan di RT 45 Jalan Kasamol yang telah dipastikan mendapat intervensi pemerintah tahun ini setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi kendala dalam pelaksanaan program, seperti gagal tender maupun hambatan teknis di lapangan.
Ia juga menyoroti persoalan komunikasi yang kurang maksimal antara pelaksana kegiatan dengan pemerintah kampung, kelurahan, maupun distrik.
“Yang bahaya itu kalau tidak dikomunikasikan, tiba-tiba kegiatan dipindahkan atau dihentikan. Dari pengalaman ini kita belajar bahwa komunikasi harus terus dijaga. Walaupun ada perbedaan pendapat, ketika dikomunikasikan dengan baik, semoga bisa menjadi satu persepsi untuk membangun,” tegasnya..
Untuk usulan Tahun Anggaran 2027 yang dibahas saat ini, arah pembangunan lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi, sejalan dengan kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Sekarang ini lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi, termasuk UMKM. Fisik tetap ada, tapi lebih banyak pada pengembangan dan pelatihan dari OPD teknis,” katanya.
Meski demikian, sejumlah usulan fisik tetap menjadi perhatian, seperti pembangunan jalan lingkungan, penerangan, serta infrastruktur dasar lainnya.
Bahkan terdapat satu usulan pembangunan balai kampung, sementara kampung lain lebih diarahkan pada program pemberdayaan.
“Pembangunan balai kampung hanya satu yang diusulkan. Karena memang kita menajamkan fokus ke pemberdayaan, ditambah digitalisasi dan peningkatan pelayanan publik,” ungkapnya.
Sebelum memasuki Forum OPD, pihak distrik akan kembali berkoordinasi dengan instansi teknis agar seluruh usulan yang telah diajukan benar-benar terinput dan sinkron dengan program perangkat daerah.
“Kita akan koordinasi lagi dengan instansi teknis sebelum Forum OPD, supaya usulan-usulan ini benar-benar terkawal dan masuk sesuai mekanisme,” tegasnya.
Terkait wacana pemekaran wilayah, ia menyebutkan terdapat usulan pemekaran dari wilayah Kamoro Jaya. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu kejelasan dan jawaban resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Memang ada usulan pemekaran dari Kamoro Jaya, karena wilayah pelayanan di sana cukup luas, setara tiga kampung atau kelurahan. Tapi kami masih menunggu jawaban resmi,” pungkasnya.
