Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kampung Karya Kencana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang) Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Kepala Distrik Kuala Kencana, Yemi Gobai di Kantor Kampung Karya Kencana, Kamis (9/10/2025).
Plt Kepala Kampung Karya Kencana, Rakam Suntoro dalam sambutannya menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan tahap awal dari seluruh proses perencanaan pembangunan di kampung, sehingga ia partisipasi aktif seluruh peserta dalam forum sangat penting.
“Musrenbang ini sangat penting untuk kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya datang dan duduk tanpa memberikan kontribusi apa pun. Sebagai ketua RT, RW, Bamuskam, dan aparatur kampung, kita memiliki tanggung jawab untuk membawa aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelum Musr, ia telah meminta agar para ketua RT dan RW berkoordinasi dengan warga untuk mengumpulkan berbagai kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dimasukkan dalam usulan masing-masing RT.
“Silakan sampaikan semua usulan, besar maupun kecil. Jika bisa dibiayai dengan dana desa, akan kita realisasikan. Namun jika belum memungkinkan, usulan tersebut akan kita teruskan ke pemerintah di tingkat yang lebih tinggi,” jelasnya.
Rakam juga mengingatkan bahwa kemampuan keuangan kampung sangat terbatas. Dengan anggaran sekitar Rp800 juta per tahun, pemerintah kampung harus menentukan usulan-usuln yang menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan program.
“Kita harus menyadari kondisi masyarakat berbeda-beda. Karena itu, pemberian bantuan atau program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak. Jangan sampai yang sudah bekerja dan berpenghasilan besar iri kepada warga yang ekonominya lemah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rakam menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengawal hasil Musrenbang agar seluruh kegiatan yang disepakati benar-benar dijalankan dengan baik.
Rakam juga meminta Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) untuk menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, agar penyelenggaraan pemerintahan kampung lebih transparan dan akuntabel.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Tolong bantu kami dengan mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dijalankan. Syukurlah, sejauh ini sebagian besar program hasil Musrenbang tahun-tahun sebelumnya sudah terealisasi dengan baik,” tuturnya.
Di akhir sambutannya, ia mengingatkan agar seluruh RT, RW, Linmas, dan LPM tidak menghapus usulan yang belum terealisasi pada tahun 2025.
“Usulan yang belum jalan agar tetap dimasukkan kembali dalam Musrenbang tahun 2026, supaya bisa kita perjuangkan lagi,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Distrik Kuala Kencana, Yemi Gobai yang membuka Musrenbang Kampung Karya Kencana mengatakan, keterbatasan anggaran di tingkat distrik yang serupa dengan kondisi keuangan di tingkat kampung.
“Saya ingin sampaikan beberapa hal penting terkait anggaran yang turun ke distrik juga sangat terbatas, sama seperti yang disampaikan Kepala Kampung Karya Kencana. Sementara anggaran besar justru banyak dialokasikan ke OPD, misalnya Dinas Pendidikan yang anggarannya mencapai triliunan rupiah,” ujar Yemi.
Ia mengungkapkan bahwa pihak distrik kerap memperjuangkan berbagai usulan program dari kampung dan kelurahan dalam forum pembahasan anggaran di tingkat kabupaten. Namun, sering kali usulan tersebut mengalami pemangkasan.
“Kami di distrik selalu berupaya memperjuangkan program-program dari kampung, tapi kenyataannya banyak yang dipangkas. Jadi masyarakat jangan berpikir bahwa kami hadir dalam Musrenbang tanpa memperjuangkan aspirasi. Semua program yang kami usulkan sifatnya berkelanjutan,” jelasnya.
Yemi mencontohkan, pada tahun 2024 pihak distrik turut membantu pelaksanaan pembangunan berupa penimbunan jalan dan halaman sekolah di wilayah Kampung Karya Kencana. Namun, keterbatasan anggaran membuat bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau kegiatan bisa diselesaikan di tingkat kampung, silakan dikerjakan di sana. Kami di distrik selalu berupaya membantu sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya.
- Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersyukur dan memahami bahwa keterbatasan anggaran merupakan tantangan yang dihadapi oleh semua daerah di Indonesia.
“Apa yang sudah didapat, syukuri saja. Negara tidak hanya memperhatikan kita di sini, tapi juga banyak kampung, kelurahan, distrik, kabupaten, hingga provinsi lain di seluruh Indonesia yang juga harus mendapat perhatian,” pungkasnya
