Pemerintahan

Jawab Kritik Masyarakat, Johannes Rettob: Pertama Mengurai Benang Kusut Yakni Penataan Reformasi Birokrasi

×

Jawab Kritik Masyarakat, Johannes Rettob: Pertama Mengurai Benang Kusut Yakni Penataan Reformasi Birokrasi

Sebarkan artikel ini
Bupati Mimika, Johannes Rettob (foto: Istimewa/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menanggapi pertanyaan masyarakat yang menyoroti visi misi pembangunan dari kampung ke kota belum terlaksana dalam program 100 hari kerja.

Ia mengaku, di 100 hari kerja mereka, masyarakat banyak mengkritik bahwa bupati dan wakil bupati belum berbuat apa-apa dan belum menunjukkan aksi nyata. Komentar itu banyak dilontarkan di pemberitaan maupun media sosial.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

“Banyak orang mengatakan kita tidak buat apa-apa. Banyak yang menyampaikan seperti itu, saya mau sampaikan yang pertama kita lakukan adalah mengurai benang kusut. Tidak gampang pekerjaan ini,” ujar Johannes Rettob.

Johannes menjelaskan, bahwa yang terutama saat ini adalah mereformasi pemerintahan memulai dengan pembenahan birokrasi.

Apabila birokrasi sudah baik, pelayanan ke masyarakat akan berjalan baik dan pekerjaan lainnya bisa dilanjutkan.

Oleh karena itu, terkait dengan penataan birokrasi, ia meminta setiap pimpinan OPD mengembalikan struktur organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Mengingat struktur organisasi yang ada sudah lebih dari 5 tahun dan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan situasi serta kebutuhan yang mengarah pada pembangunan dan visi misi bupati dan wakil bupati.

“Karena segera kami akan bawa ke DPRD untuk disusun dan ditetapkan sebagai peraturan daerah struktur organisasi kita,” jelasnya.

Selain itu, pelaksanaan visi misi masih terkendala dengan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditetapkan sebelum pemeritahan mereka dimulai.

Menurutnya, bahwa banyak orang hanya melihat pembangunan dari segi fisik atau apa yang terlihat. Padahal sudah banyak pelayanan-pelayanan yang sudah dibuat guna memudahkan masyarakat.

“Sebelum kami masuk, APBD sudah ditetapkan. Visi misi kami tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan APBD yang sudah ditetapkan. Secara khusus untuk pekerjaan-pekerjaan fisik,” jelasnya.

Pemerintahan

“Temuan BPK memang ada, tapi bukan perjalanan fiktif seperti yang diberitakan. Misalnya, seseorang dijadwalkan perjalanan dinas selama tujuh hari, namun karena alasan mendesak seperti keluarga sakit, ia pulang lebih cepat. Maka sisa hari yang tidak dijalani harus dikembalikan. Itu yang disebut kelebihan bayar,” kata Johannes Rettob pada Senin (21/72025).

Pemerintahan

“Agenda ini sebenarnya dijadwalkan dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati karena merupakan bagian dari program strategis Presiden. Namun karena di waktu yang sama beliau berdua menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak bisa ditinggalkan, saya diperintahkan untuk membuka kegiatan ini,” ungkap Yoga.