TIMIKA, (Torangbisa.com) – Dinamika pernyataan publik akhir-akihir ini soal tapal Batas Kapiraya, Mimika Barat Tengah, kian tak terkendali di ruaag publik
Saling tuding di ruang publik dinilai berpotensi memicu konsekuensi hukum dan memperkeruh situasi sosial.
Terkait itu, Tokoh Muslim Mimika, Saleh Alhamid, akhirnya angkat suara.
Ia menyampaikan klarifikasi sekaligus peringatan tegas terhadap pernyataan yang sebelumnya dilontarkan Martinus, intelektual asal Mimika, serta Cornelis, anggota DPR Papua Tengah.
Dalam video yang beredar di TikTok, Minggu (15/2/2026), Saleh menegaskan bahwa kebebasan berbicara bukan tanpa batas. Ia mengingatkan, penyebutan nama seseorang secara langsung dalam tudingan terbuka berpotensi masuk dalam kategori pencemaran nama baik.
Menurutnya, ruang publik bukan tempat melontarkan tudingan personal tanpa dasar hukum yang jelas. Ia menekankan bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi, apalagi jika menyasar individu tertentu.
Saleh juga meluruskan isu yang berkembang terkait dugaan keterlibatan kelompok etnis tertentu dalam konflik yang terjadi.
Mantan anggota DPRD Mimika itu menegaskan, masyarakat Kei di Mimika hidup dalam keberagaman, baik agama Muslim dan Kristen dan telah lama membangun harmoni sosial sejak dulu.
Ia meminta agar tidak ada framing yang menggiring opini seolah-olah terdapat mobilisasi orang Kei untuk melakukan tindakan kekerasan.
” Pelabelan kolektif terhadap satu suku, hanya akan memantik gesekan baru dan memperbesar potensi konflik horizontal, ” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saleh turut meluruskan persepsi publik soal kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ia menegaskan bahwa MRP adalah lembaga kultural representatif Orang Asli Papua (OAP), bukan institusi politik yang memiliki kewenangan memberhentikan kepala daerah.
Menurutnya, regulasi secara eksplisit mengatur syarat OAP untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur. Sementara untuk posisi bupati dan wakil bupati, ketentuannya tidak diatur dalam formula yang sama.
Saleh juga membantah tudingan yang menyebut aparat kepolisian terlibat dalam pengaturan atau pembiaran kekerasan.
Ia menilai, tindakan kriminal bisa terjadi di mana saja dan tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai bagian dari skenario institusional. Kritik terhadap institusi negara sah dalam demokrasi, namun harus berbasis data dan disampaikan secara bertanggung jawab.
Saleh juga menekankan bahwa akar persoalan yang memicu ketegangan saat ini lebih berkaitan dengan batas administratif yang belum tuntas.
Tak hanya itu, Saleh juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah.
“Saya minta seluruh masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah ini. Jangan mudah terhasut, jangan terpancing emosi. Papua Tengah ini rumah kita bersama, keamanan dan kedamaian harus kita jaga bersama,” ujar Saleh.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis data, dan tidak menyeret suku, agama, maupun institusi tertentu tanpa dasar yang kuat.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, tapi komunikasi yang tenang dan dialog yang konstruktif,” pungkasnya.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah dialog dan komunikasi yang hati-hati. Jangan sampai pernyataan yang tidak terukur justru menimbulkan dampak hukum dan memperlebar konflik sosial,” tandasnya menambahkan.
