Timika, Torangbisa.com – Anggota DPRK Kabupaten Mimika dari Fraksi Emeneme Yauware sekaligus anggota Komisi III, Hj. Rampeani Rachman, menyoroti serius kekosongan pejabat definitif Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten Mimika yang dinilai berpotensi mengganggu pelayanan jamaah haji tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Hj. Rampeani Rachman saat diwawancarai awak media, Kamis (22/01/2026).
Ia menjelaskan bahwa tahun 2026 merupakan masa transisi perdana pelayanan haji yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama dan kini dialihkan ke Kementerian Haji.
Menurutnya, secara regulasi pada masa transisi, pejabat yang sebelumnya menangani Pelayanan Haji dan Umroh (PHU) di Kementerian Agama seharusnya secara otomatis melekat dan berpindah menjadi pejabat di Kementerian Haji, berlaku secara terstruktur dari pusat hingga daerah.
“Pada saat pelantikan global secara zoom dari pusat sampai daerah, seluruh pejabat haji sudah dilantik. Namun yang menjadi pertanyaan besar, berdasarkan SK Kementerian Haji dan Umroh RI, Kabupaten Mimika justru tidak memiliki pejabat haji definitif, sementara PHU-nya ada. Ini janggal,” ungkapnya.
Ia menyayangkan terjadinya kekosongan jabatan tersebut, karena berdampak langsung terhadap pelayanan jamaah haji di Kabupaten Mimika.
Berdasarkan hasil turun lapangan, Hj. Rampeani mengungkapkan bahwa saat ini hanya terdapat dua staf yang menangani pelayanan haji tanpa adanya pimpinan definitif.
“Pelayanan haji ini melayani ratusan jamaah dengan berbagai kebutuhan administrasi, kesehatan, dan pendampingan. Tanpa pimpinan yang sah secara legal, ini jelas terjadi kepincangan kelembagaan dan berpotensi membuat pelayanan jamaah terbengkalai,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRK Mimika melalui Komisi III berencana akan segera bersurat kepada Kementerian Haji Republik Indonesia agar segera menempatkan pimpinan definitif Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mimika.
Ia menegaskan bahwa pelayanan haji tidak hanya sebatas pengurusan nomor porsi dan keberangkatan jamaah ke Tanah Suci, namun juga mencakup pendampingan administrasi, kesehatan, serta manasik agar jamaah mampu melaksanakan ibadah haji secara mandiri.
Selain itu, Hj. Rampeani juga menghimbau agar Kementerian Haji di Mimika wajib menggandeng Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIH) yang resmi.
Menurutnya, KBIH memiliki peran strategis dalam memberikan pembekalan manasik haji guna menciptakan jamaah yang mandiri dan siap secara pemahaman ibadah.
“KBIH ini memiliki tugas memberikan ilmu manasik haji. Jamaah tidak selalu didampingi petugas saat di Tanah Suci, sehingga pembekalan ini sangat penting,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan pimpinan definitif terkait pengelolaan anggaran negara yang digunakan untuk pembiayaan jamaah haji dari daerah hingga embarkasi.
Tanpa pejabat yang sah, seluruh administrasi dan kebijakan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum.
“Jika tidak ada pejabat definitif atau minimal PLT, maka seluruh administrasi yang keluar secara aturan tidak sah. Ini berbahaya dan bisa merusak marwah kelembagaan,” tegasnya.
Hj. Rampeani menambahkan, tujuan dibentuknya Kementerian Haji yang terpisah dari Kementerian Agama adalah untuk memaksimalkan pelayanan jamaah.
Namun kondisi di Mimika justru bertolak belakang karena menjadi satu-satunya daerah di Papua yang belum memiliki pejabat haji definitif.
“Oleh karena itu kami di DPRK Mimika akan segera mengambil langkah resmi bersurat ke Kementerian Haji RI agar Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mimika segera diisi pimpinan definitif, bukan PLT, demi menjamin pelayanan jamaah haji yang optimal dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
