Timika, Torangbisa.com – Konferensi Daerah (Konferda) II Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang diselengarakan di Hall Hotel Cenderawasi 66, Senin (14/4/2025) diwarnai aksi protes.
Protes tersebut lantaran adanya dualisme kepengurusan KAPP di Kabupaten Mimika, yakni KAPP versi Yupinus Beanal dan KAPP versi Yance Sani.
Masa kubuh Yupinus Beanal, mendatangi Hall Room Hotel Cenderawasi 66 tempat digelarnya Konferda, namun lokasi tersebut sudah dijaga ketat oleh pihak Kepolisian.
Sempat terjadi aksi adu mulut dan saling dorong, karena masa meminta agar Konferda tersebut dibubarkan.
Kondisi yang semakin memanas, akhirnya Konferda tersebut dipending dan tidak bisa dilanjutkan, sebagai mana arahan dari Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong yang saat itu diundang untuk membuka Konferda.
Di tempat terpisah Yupinus Beanal Ketua KAPP Mimika mengatakan jika dirinya sangat mengapresiasi keputusan Wakil Bupati Mimika yang telah mengambil langkah tepat untuk tidak membuka kegiatan dan menunda pelaksanaan Konferda tersebut.
“Kami sangat apresiasi dengan bapak Wakil, tidak langsung buka Konferda tetapi arahan beliau untuk KAPP segera bersatu, kami hargai itu,” ujarnya.
Sebab, menurutnya, Konferda yang digelar di Hall Room Cenderawasi 66 dinilai ilegal, tidak sesuai mekanisme dan AD/ART KAPP.
“Pemerintah harus bisa lebih netral melihat persoalan ini, harapannya persoalan ini tidak berlarut karena KAPP ini menjadi pilar ekonomi masyatakat Papua,”harapnya.
Selanjutnya pemerintah harus memastikan keabsahan legalitas KAPP sesuai dokumen yang ada dikedua belah pihak
“Namun tentu kami sangat sangat berterima kasih kepada pemerintah dan juga kapolres yang sudah menciptakan situasi kamtibmas dan peduli terhadap persoalan KAPP, dan bisa bersama- sama berkolaborasi memajukan dan memberdayakan pengusaha orang asli papua baik dibidang kontraktor, UMKM, dan unit usaha lainnya,” ungkapnya
Disamping itu, Wakil ketua I Natalis Bukaleng mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menunda Konferda tersebut. Menurutnya Pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat sesuai mekanisme.
“Arahan beliau (Wakil bupati) beliau ingin menyatukan KAPP, saya harap pemerintah bisa berdiri ditengah dalam mengatasi persoalan ini,” harapanya.
Selain itu, Benyamin Ronal Magal Sekretatis Umum KAPP menjelaskan, aksi demo yang terjadi pada kegiatan Konferda itu dikarenakan ada beberapa kesepakatan mediasi yang dilanggar, yang mana pada mediasi awal sudah diputuskan agar Konferda dipending dulu, namun kenyataannya Konferda tetap dilaksanakan
“Memang ada keributan namun bisa dilerai dan kami mediasi kembali dan sudah diputuskan kegiatan dipending sampai ada kesepakatan namun, kenyataan latihan lain main lain, itu mengapa kami membuat keributan,”ketusnya
Menurut Benyamin, KAPP versi kepengurusan Yupinus Magal sudah mengantongi SK dari Dewan Adat Papua Tengah dan SK KAPP Provinsi Papua Tengah, dengan demikian dinyatakan sah.
