Timika, Torangbisa.com – Masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Papua (FRP) Mimika menggelar aksi demo damai di halaman Kantor DPRK Mimika, Selasa (07/04/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penutupan PT Freeport Indonesia hingga pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) dan evaluasi Otonomi Khusus (Otsus).
Pantauan di lapangan, para peserta aksi secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi. Mereka menyoroti ketidakpuasan terhadap keberadaan perusahaan tambang di Papua yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat asli.
Salah satu orator mengatakan bahwa tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Papua.
“Kami minta PT Freeport Indonesia ditutup karena dianggap sebagai dalang penindasan di tanah Papua. Ini bentuk kemuakan kami sebagai masyarakat asli Papua,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa selama bertahun-tahun, keberadaan perusahaan tersebut dinilai belum berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kita seperti ditindas di tanah sendiri. Kami berharap DPRK Mimika dapat menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, massa juga menuntut pembubaran MRP dan mengevaluasi pelaksanaan Otsus yang dianggap belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Papua.
Dalam aksi tersebut, perwakilan kaum perempuan turut menyuarakan penolakan terhadap perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga tahun 2061. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak melibatkan pemilik hak ulayat.
“Perpanjangan itu tidak sah karena tidak dikomunikasikan dengan pemilik tanah adat. Kami akan terus menuntut keadilan,” ungkap salah satu perwakilan perempuan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapraiyau, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi.
“Aspirasi ini menjadi catatan penting bagi kami. Kami akan kawal dan teruskan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRK Mimika, Mathius Uwe Yanengga, mengapresiasi aksi damai yang dilakukan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan ketertiban, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berkaitan dengan Papua.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi, serta mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami menerima aspirasi ini dengan terbuka. Negara harus hadir untuk menyejahterakan rakyat Papua. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, termasuk terhadap MRP dan Otsus,” tegasnya.
