Jakarta, Torangbisa.com – Bareskrim Polri menggeledah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, terkait penyidikan dugaan aktivitas makar yang melibatkan sejumlah jenderal polisi.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melaksanakan penggeledahan tersebut pada Selasa malam, 17 November 2026, sekaligus melakukan olah TKP.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan tindakan penggeledahan tersebut ketika memberikan keterangan kepada wartawan pada Rabu.
Susatyo menjelaskan bahwa penyidik mendatangi rumah di Cipete untuk melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara terkait dugaan penggunaan rumah tersebut.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH,” kata Susatyo.
Meski demikian, Susatyo belum menjelaskan secara terperinci barang bukti yang berhasil ditemukan penyidik selama proses penggeledahan berlangsung di lokasi tersebut.
Dia menyatakan bahwa Bareskrim akan menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan dan temuan penyidik melalui konferensi pers dalam waktu mendatang.
Penggeledahan tersebut menambah perkembangan penyidikan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Bareskrim menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta, dan Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan keterlibatan keempat jenderal tersebut dalam penyadapan, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik milik pihak tertentu.
Dalam perkembangan penanganan perkara, aparat menahan Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri.
Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan selama penyidik melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka.
Mabes Polri juga mengambil tindakan melalui mekanisme etik dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Ahrie Sonta.
Sidang etik yang berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, memutuskan pemberhentian Ahrie Sonta dari institusi Kepolisian Republik Indonesia.
Selanjutnya, Eko Hadi Santoso juga menerima sanksi pemberhentian setelah menjalani sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.
Penyidik menduga perkara ini bermula dari praktik penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Dalam penyelidikan, aparat menduga sejumlah nomor telepon masuk ke server Lawful Interception Management System tanpa melalui prosedur verifikasi semestinya.
Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara dan tokoh politik nasional lainnya.
Penyidik turut mendalami kemungkinan penyadapan terhadap media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan pengusaha selama periode tersebut.
Selain penyadapan, aparat juga menelusuri dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang berkaitan dengan sistem elektronik tertentu.
Perkembangan penyelidikan tersebut kemudian memunculkan dugaan tindak pidana makar yang kini menjadi bagian penanganan Bareskrim Polri.
Dalam perkara ini, penyidik menjerat keempat tersangka menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal tersebut memuat ancaman pidana maksimal sepuluh tahun penjara bagi pihak yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan.
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat satu dan atau ayat dua KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun.
Selain itu, aparat menggunakan Pasal 32 ayat satu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Hingga kini, Bareskrim masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, mengumpulkan bukti, serta mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya.















