Timika, Torangbisa.com – Bak sebuah perahu yang terombang-ambing di tengah gelombang tanpa arah jelas, peran Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah kini dinilai perlu kembali ditegaskan agar tidak kehilangan arah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Orang Asli Papua.
Wakil Ketua I Lemasko Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku, menyampaikan bahwa pihaknya melihat berbagai kritik yang dilayangkan kepada MRP, termasuk yang disampaikan Anggota DPD RI, Vinsen Mayor, sebagai hal yang positif dan perlu disikapi dengan bijak.
Menurutnya, kritik tersebut bukan untuk dibantah, melainkan dijadikan sebagai bahan evaluasi, edukasi, serta introspeksi diri bagi MRP Papua Tengah agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Sebagai lembaga representatif Orang Asli Papua, MRP harus mampu menunjukkan kinerja nyata. Kritik yang ada itu seharusnya menjadi motivasi untuk memperbaiki diri, bukan dianggap sebagai serangan,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini MRP belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan lembaga adat di daerah, khususnya di Kabupaten Mimika.
Salah satu contohnya adalah belum adanya forum bersama antara MRP dengan dua lembaga adat representatif di Mimika untuk membahas persoalan penting seperti tapal batas wilayah dengan kabupaten tetangga.
“Ini persoalan besar yang menyangkut hak dan identitas masyarakat adat. Seharusnya MRP hadir, duduk bersama kami, dan membantu menyelesaikan masalah tersebut,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan wilayah adat Bomberai yang dinilai semakin kabur posisinya setelah Mimika masuk dalam wilayah Mee Pago. Padahal secara historis, Mimika merupakan bagian dari wilayah adat Bomberai yang harus diperjuangkan keberadaannya.
Tidak hanya itu, Marianus juga mengungkapkan bahwa peran MRP dalam memperjuangkan kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Orang Asli Papua (OAP). Ia berharap MRP dapat aktif menyuarakan hal tersebut ke pemerintah pusat agar kuota ASN OAP dapat ditingkatkan.
“Kalau kuota ASN OAP diperbesar, maka kepala daerah juga punya ruang lebih luas untuk memberikan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di Papua Tengah tidak boleh dibiarkan tanpa respon. Lemasko meminta MRP Papua Tengah untuk lebih peka, aktif, dan hadir di tengah masyarakat.
“Kami minta MRP jangan diam. Jadikan semua kritik sebagai motivasi untuk mempertajam peran dan fungsi, demi kepentingan Orang Asli Papua,” pungkasnya.
