TIMIKA, (Torangbisa.com) – Ketua Sementara DPRD Mimika, Iwan Anwar, menyampaikan hasil pantauan dan evaluasi tim yang dibentuk DPRD terkait kondisi harga kebutuhan pokok dan pelayanan publik di wilayah Timika. Tiga tim telah ditugaskan untuk memantau berbagai sektor, yaitu Polres, SPBU dan Jober, serta pasar-pasar tradisional.
Berdasarkan laporan, kondisi harga-harga kebutuhan pokok di Timika secara umum terkendali. Bahkan, beberapa komoditas seperti beras justru lebih murah dari harga sebelumnya.
Sebagai contoh, harga beras Bulog sebesar Rp13.500 per kilogram ternyata di pasar harganya menjadi Rp13.000. Selain itu pihak Bulog juga memastikan stok beras aman untuk tiga bulan ke depan.
“Kondisi ini sangat terbantu oleh intervensi pemerintah melalui kegiatan pasar murah, baik yang dilakukan oleh Kabupaten Mimika maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” jelas Iwan Anwar usai pertemuan tengan tim yang berlangsung di ruang serbaguna kantor DPRD Mimika, Senin (23/12/2024).
Sementara itu hasil pemantauan di Pasar menunjukkan harga komoditas seperti daging babi dan ikan juga stabil. Yang mana harga daging babi yang sebelumnya mencapai Rp200.000–Rp250.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp100.000 per kilogram.
Di sisi lain, tim juga menyoroti kondisi di pusat perbelanjaan atau mall, yang mana dinas terkait telah melakukan pengawasan barang kadaluarsa selama tiga bulan terakhir. Harga-harga di mal tidak jauh berbeda dengan harga di pasar, meski ada perbedaan kecil karena faktor lokasi.
“Ini berkat upaya pemerintah baik Pemkab Mimika maupun Pemprov Papua Tengah untuk menjaga kestabilan harga melalui pasar murah,” ungkap Anwar.
Selain memantau kestabilan harga kebutuhan pokok, DPRD Mimika juga menyoroti buruknya pelayanan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelayanan yang dilakukan di Pasar Lama dinilai tidak efektif, di mana masyarakat dari berbagai distrik dikumpulkan di satu tempat dengan hanya satu loket pelayanan.
“Pelayanan seperti ini tidak manusiawi. Masyarakat harus mengantri berjam-jam, kehausan, kelaparan, dan kepanasan untuk mendapatkan BLT dengan nilai yang tidak sebanding. Bahkan, ada ancaman jika tidak diambil, dana akan dikembalikan ke kas daerah,” tegas Iwan.
Belajar dari pelayanan yang ada, DPRD akan mengusulkan agar distribusi BLT dikembalikan ke distrik atau bahkan ke kampung masing-masing, sehingga dapat disalurkan langsung kepada masyarakat yang berhak.
“Kami akan mengevaluasi langkah-langkah ini agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Kantor pos sebagai BUMN yang bertugas sebagai juru bayar juga harus memastikan pelayanan yang layak bagi masyarakat,” pungkasnya.
