Pemerintahan

“Untuk itu, hari ini kami menggelar rapat teknis bersama Diskominfo, DPMPTSP, dan OPD lainnya. Tujuannya agar kita bisa memulai langkah konkret menuju audit ISO. Setelah terverifikasi, maka keamanan data lebih terjamin dan kita berhak kembali mengakses pusat data Kemendagri,” jelas Slamet usai rapat, Selasa (27/5/2025).

“Saya mendapat laporan bahwa masih ada pegawai yang datang ke kantor setiap hari, tetapi tidak diberikan pekerjaan. Ini sangat mempengaruhi kinerja dan pelayanan publik,” tegas Bupati Johannes di hadapan seluruh ASN yang hadir.

“Permasalahan ini tidak terkecuali terjadi di Mimika. Berdasarkan Perda Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang RP3KP tahun 2023–2043, terdapat 15 lokasi kumuh dengan total luas 212,33 hektare di wilayah ini,” jelasnya.

“Dari enam provinsi di Papua, Papua Tengah yang paling tinggi angka masyarakatnya yang belum memiliki rumah,” ujar Willem Naa saat ditemui usai penutupan sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan mekanisme Akses Pembiayaan di Grand Tembaga, Rabu (21/5/2025).

“Kita harapkan sinergi ini mampu menghasilkan solusi praktis dan efektif, terutama dalam meningkatkan akses terhadap pembiayaan perumahan,” ujarnya.

“Pengukuran ini menjadi acuan untuk sejauh mana pencapaian visi dan misi kepala daerah. IPP, IKM, dan IPA merupakan bagian dari IKU Mimika yang wajib diukur secara spesifik dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Kami mempelajari tema yang disiapkan Bapenda dan mencari referensi dari berbagai sumber. Kemudian kami dua berbagi tugas tentang materi tersebut,” kata Siti mewakili temannya.

“Berdasarkan data yang masuk hingga saat ini, realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai 14 persen. Angka ini masih tergolong rendah,” ujar Yohana kepada media Torangbisa.com

“Ada yang masih golongan II D tapi memegang jabatan lebih tinggi dari pegawai III A atau III B. Ini tidak adil dan bisa menghambat karier ASN yang sebenarnya lebih layak,” ujar Emanuel.