“Kenapa kami belum bisa langsung menyasar semua target 3.500 penerima manfaat? Karena kami menyesuaikan dengan kesiapan teknis dan kondisi di lapangan,” ujar Sepir di Timika, Selasa (29/7/2025).
Pemerintahan
Pemda Mimika Resmi Luncurkan Program MBG di SD Inpres Nawaripi
“Anak-anak adalah aset bangsa dan masa depan Mimika ada di tangan mereka. Namun, kita semua tahu bahwa tidak semua anak memiliki akses terhadap makanan bergizi,” ujar Yoga.
Distrik Kwamki Narama Terima 10 Ton Beras, Akan Disalurkan Bagi 9 Kampung 1 Kelurahan Sasaran Warga Kemiskinan Ekstrem
“Beras ini sumbernya dari Kementerian Sosial, didistribusikan oleh Bulog dan langsung diantar ke distrik sebanyak 10 ton. Setiap karung berisi 10 kilogram. Karena masyarakat sudah tahu, kami langsung bergerak cepat untuk distribusi,” ungkap Yulius saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (24/7/2025).
Gelar FGD, Wabup Kemong : Penyusunan Laporan Syarat Salur Jadi Evaluasi Pelaksanaan Program Dari Dana Otsus
“Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh Otsus dan DTI. Kita ingin memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP),” ujar Wabup Kemong.
Sosialisasi Penyusunan Profil Kelurahan Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data
“Penyusunan profil kelurahan bukan sekadar formalitas, tapi komitmen bersama terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik berbasis data,” kata Wabup Kemong.
Peringatan HAN 2025, Wabup Kemong : Diperlukan Sinergi Semua Pihak Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030
“Anak adalah penerus cita-cita bangsa. Kualitas hidup mereka hari ini akan menentukan kualitas masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, mereka wajib dilindungi dan difasilitasi agar tumbuh secara utuh: fisik, mental, dan sosial,” ujar Kemong.
Merasa Terancam Terkait Batas Wilayah Kabupaten Mimika, Lemasko Minta DPRK Mimika Bentuk Pansus
“Saya minta kepada pihak legislatif agar segera mencari solusi atas persoalan tapal batas. Ini bukan masalah kecil, melainkan persoalan serius yang menyangkut kedaulatan wilayah dan hak masyarakat adat,” ujar Marianus, Senin (21/7/2025).
Jawab Kritik Masyarakat, Johannes Rettob: Pertama Mengurai Benang Kusut Yakni Penataan Reformasi Birokrasi
“Banyak orang mengatakan kita tidak buat apa-apa. Banyak yang menyampaikan seperti itu, saya mau sampaikan yang pertama kita lakukan adalah mengurai benang kusut. Tidak gampang pekerjaan ini,” ujar Johannes Rettob.
Bupati Pastikan Tidak Ada Perjalanan Dinas Fiktif, Melainkan Kelebihan Pembayaran
“Temuan BPK memang ada, tapi bukan perjalanan fiktif seperti yang diberitakan. Misalnya, seseorang dijadwalkan perjalanan dinas selama tujuh hari, namun karena alasan mendesak seperti keluarga sakit, ia pulang lebih cepat. Maka sisa hari yang tidak dijalani harus dikembalikan. Itu yang disebut kelebihan bayar,” kata Johannes Rettob pada Senin (21/72025).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

