Pemerintahan

“Masalah soal klaim di wilayah pelabuhan Poumako terkait sertifkat tanah masih saja terjadi, karena tanah yang semestinya dimiliki pemerintah hanya Karena dokumen tidak lengkap. Serhingga pemerintah sulit untuk membuktikan sehingga putusan MA telah inkrah, padahal pemerintah sudah pernah membebaskan sekitar 15 hektar pada tahun 2000, namun sampai sekarang masih saja bermasalah. Karen itu kepada Bagian Asset daerah ini perlu mengiventarisir dan bisa membuktikan dokumen kepemilikan,”kata Iwan Anwar saat memimpin RDP antara Komisi I DPRK Mimika dengan Bagian Asset, BPN dan UPP Poumako pada Senin (15/9/2025).

“Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal jika kantor distrik saja tidak ada. Padahal para pegawai digaji negara setiap bulan,” tegas Herman Gafur.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan duka yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga. Terima kasih atas pengabdian dan karya yang telah diberikan bagi pelayanan masyarakat Mimika dan Papua,” ujar Rettob dalam press rilisnya, Jumat (12/9/2025).

“Kami menyambut baik pelaksanaan Monitoring Meja ke-2 ini. Ini adalah momentum penting untuk melakukan evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan demi memastikan setiap program benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Abraham Kateyau.

“Harmonisasi, konsepsi, dan pembulatan Raperda adalah proses sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, demi menjamin konsistensi, keselarasan, dan kesesuaian dengan kerangka hukum nasional,” ujar Abraham Kateyau.

“Hasilnya, semua pihak sepakat membuka blokade. Masalah ini sebenarnya hanya persoalan komunikasi yang kurang baik antara pemilik lahan, operator pelabuhan, dan pihak terkait lainnya,” jelas Bupati Johannes.

Cenderawasih.

“Kita tidak boleh berhenti di ruangan ini saja. Mari kita terjemahkan pemahaman tentang IKD ke dalam aksi nyata di daerah masing-masing,” ujar salah satu pejabat dalam sambutannya.

“Kita semua yang hadir di sini menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan,” ujar Wabup Kemong.

“Rata-rata 90 persen distrik di Mimika sudah menyala. Kendala hanya ada di dua distrik yang sampai saat ini belum sama sekali. Untuk wilayah lain, listrik sudah masuk, hanya saja masih ada gangguan teknis pada instalasi dan jaringan,” jelas Wabup Kemong