Pemerintahan

“Sejak kelahirannya pada tahun 1945, PMI tumbuh menjadi organisasi yang selalu berada di garda terdepan, baik saat bencana alam, krisis kesehatan, hingga situasi darurat. PMI hadir membawa pertolongan, harapan, dan semangat kemanusiaan,” ujarnya.

“Ini menjadi atensi kita bersama. Persoalan utamanya bukan di teknis, melainkan di penyedia barang dan jasa. Jangan sampai program strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Mimika terhambat hanya karena hal-hal seperti ini,” kata Herman.

“Dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki dan semangat masyarakat dalam membudidayakan ikan air tawar, sektor ini punya peluang besar untuk dikembangkan,” ujarnya.

“Masalah soal klaim di wilayah pelabuhan Poumako terkait sertifkat tanah masih saja terjadi, karena tanah yang semestinya dimiliki pemerintah hanya Karena dokumen tidak lengkap. Serhingga pemerintah sulit untuk membuktikan sehingga putusan MA telah inkrah, padahal pemerintah sudah pernah membebaskan sekitar 15 hektar pada tahun 2000, namun sampai sekarang masih saja bermasalah. Karen itu kepada Bagian Asset daerah ini perlu mengiventarisir dan bisa membuktikan dokumen kepemilikan,”kata Iwan Anwar saat memimpin RDP antara Komisi I DPRK Mimika dengan Bagian Asset, BPN dan UPP Poumako pada Senin (15/9/2025).

“Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal jika kantor distrik saja tidak ada. Padahal para pegawai digaji negara setiap bulan,” tegas Herman Gafur.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan duka yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga. Terima kasih atas pengabdian dan karya yang telah diberikan bagi pelayanan masyarakat Mimika dan Papua,” ujar Rettob dalam press rilisnya, Jumat (12/9/2025).

“Kami menyambut baik pelaksanaan Monitoring Meja ke-2 ini. Ini adalah momentum penting untuk melakukan evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan demi memastikan setiap program benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Abraham Kateyau.

“Harmonisasi, konsepsi, dan pembulatan Raperda adalah proses sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, demi menjamin konsistensi, keselarasan, dan kesesuaian dengan kerangka hukum nasional,” ujar Abraham Kateyau.

“Hasilnya, semua pihak sepakat membuka blokade. Masalah ini sebenarnya hanya persoalan komunikasi yang kurang baik antara pemilik lahan, operator pelabuhan, dan pihak terkait lainnya,” jelas Bupati Johannes.