Pemerintahan

Timika, Torangbisa.com — Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus memperkuat ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Mimika, termasuk hingga ke distrik-distrik terpencil.

Timika, Torangbisa.com – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mimika menggelar Seminar Akhir Review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Mimika.

“Kota merupakan wilayah yang berkembang cepat, baik dari sisi fisik maupun non-fisik. Pertumbuhan permukiman, aktivitas perdagangan, hingga beragam aktivitas masyarakat,” kata Everth

Isu-isu strategis yang diatur dalam Raperda meliputi subsidi transportasi wilayah pesisir dan pegunungan, perlindungan dan pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP), pengendalian minuman beralkohol, serta pembagian saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia kepada masyarakat adat dan terdampak permanen.

“Lomba inovasi ini yang harus dikembangkan di daerah kita masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kita itu targetnya untuk melakukan efisiensi melakukan pelayanan yang lebih mudah untuk masyarakat,”ujar Bupati Rettob.

“Jadi per hari Jumat, realisasi APBD kita baru mencapai 36,40 persen, kalau dirupiahkan baru 2,3 triliun. Sebenarnya (serapan) sudah 40 persen, jadi ketika TU itu belum bisa dipertanggungjawabkan kan itu belum diakui sebagai realisasi,” kata Marthen usai mengikuti apel gabungan du Kantor Pusat pemerintahan, Senin (29/9/2025).

“Puji syukur Kabupaten Mimika mendapatkan penghargaan-penghargaan penting, ini merupakan hadiah ulang tahun ke-29 untuk daerah kita,” ujar Bupati Johannes, saat apel gabungan di Kantor Pusat pemerintahan, Senin (29/9/2025).

“Setelah kita menerima laporan dari BKN, maka besok pagi seleksi akan dilanjutkan dengan penulisan makalah dan wawancara,” jelas Bupati Johannes.

“Jangan lagi menunggu instruksi tambahan. Semua sudah jelas dalam aturan dan prosedur. Tidak ada istilah orangnya bupati atau orangnya wakil bupati. Laksanakan saja sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Bupati Rettob saat apel gabungan di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (29/9/2025).