Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Tengah yang telah mempercayakan Kabupaten Mimika sebagai tempat penyelenggaraan Rakorda Dukcapil Se-Tanah tahun 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Rettob menyambut baik para Kepala Dinas Dukcapil dari enam provinsi serta kabupaten/kota se-Tanah Papua yang hadir di Mimika.
Ia menggambarkan Mimika sebagai miniatur dunia yang dihuni oleh masyarakat dari beragam latar belakang suku, agama, ras, dan golongan, namun tetap bersatu dan bersaudara dalam semangat membangun bersama.
“Mimika adalah rumah kita bersama. Kemajemukan adalah kekuatan. Di sini kita bersatu dan bersaudara untuk membangun daerah ini menuju masa depan yang lebih baik,” ujar Rettob.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan Rakorda ini sangat selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mewujudkan Mimika yang Responsif, Enerjik, Terampil, Transparan, Objektif, dan Berdaya Saing, dalam kerangka besar program Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil Sejahtera).
Bupati juga menyampaikan beberapa hal penting terkait data kependudukan yang akurat dan valid.
Menurutnya, data tersebut menjadi fondasi dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan Pemilu serta Pilkada.
“Database Orang Asli Papua (OAP) sangatlah krusial. Ini bukan sekadar data, tetapi menyangkut keberpihakan dan dasar dari kebijakan afirmasi yang adil dan tepat sasaran bagi OAP,” tegas Rettob.
Ia juga menambahkan peran vital Dinas Dukcapil sebagai leading sector dalam melakukan pendataan dan pengelolaan data OAP secara terstruktur dan terintegrasi.
Rettob berharap Rakorda ini bisa menjadi momentum saling bertukar ide, gagasan, dan pengalaman antara Dukcapil pusat dan daerah untuk memperkuat kolaborasi. Dengan demikian, integrasi data OAP yang valid dan akurat dapat segera terwujud sebagai dasar pembangunan yang inklusif di Tanah Papua.
“Mari kita manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya, untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan saling melengkapi demi pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berpihak pada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” harapnya.
