Timika, Torangbisa.com – Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Mimika menggelar pertemuan dengan beberapa organisasi kepemudaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se kota Timika guna membahas beberapa isu hangat yang terjadi di Mimika.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang data Ops Polres Mimika, Kamis (27/2/2025) diikuti oleh perwakilan dari beberapa organisasi kepemudaan diantaranya, PMKRI, HMII, GMKI, KNPI dan Ketua BEM Se kota Timika.
Kasat Binmas Polres Mimika, AKP Dorty Jemalut, mengimbau kepada seluruh mahasiswa di Kabupaten Mimika untuk membantu meluruskan informasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini menjadi polemik di masyarakat.
Menurut AKP Dorty, maraknya hoaks di media sosial yang menolak program MBG telah memicu pro dan kontra, termasuk aksi demonstrasi para pelajar beberapa hari terakhir.
Oleh karena itu, ia berharap mahasiswa sebagai kaum intelektual dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat program tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam swasembada pangan dengan mengoptimalkan lahan tidur menjadi lahan produktif. Setiap pekarangan diharapkan dapat ditanami tanaman bergizi seperti jagung, sayur-mayur, dan kacang-kacangan guna mendukung keberlanjutan program MBG.
“Program MBG bertujuan mencerdaskan anak bangsa dengan memastikan anak-anak usia dini mendapatkan asupan gizi yang cukup. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di era digital,” ujar AKP Dorty
Sementara itu, Ketua PMKRI Kabupaten Mimika, Tusno menyampaikan apresiasi kepada Polres Mimika atas upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
“Kami mengapresiasi Polres Mimika yang telah menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, kami juga berterima kasih karena telah menjadi pionir dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional,” ujar mereka dalam pernyataan bersama.
Sebagai bentuk dukungan, mahasiswa se-Kota Timika mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah terkait implementasi program MBG, antara lain:
1. Transparansi data dan manajemen distribusi – Pemerintah diminta menyediakan data yang jelas mengenai proses penyaluran dan pengelolaan program MBG.
2. Situs edukasi resmi – Dibutuhkan platform informasi resmi agar masyarakat dapat memahami tujuan dan mekanisme program dengan benar.
3. Riset independen oleh mahasiswa – Mahasiswa akan melakukan kajian akademik untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuannya dan bukan sekadar pencitraan politik.
4. Pembentukan Rumah Kebangsaan atau Honay Mediator – Diharapkan adanya wadah khusus untuk mitigasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
