Timika, Torangbisa.com – Berawal dari organisasi yang mendeklarasikan dukungan untuk kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob dan Emanuel Kemong, kini Organisasi yang bernama Aliansi Pemuda Kei Mimika (APKM) akan melaksanakan pelantikan pengurus setelah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Prosesi pelantikan pengurus APKM akan dilaksanakan tanggal 15 Juli 2025 di gedung Eme Neme Yauware, Timika.
Dalam keterangannya kepada media, Ketua Panitia Pelantikan APKM, Yohanis Ivo Teturan mengatakan, pelantikan pengurus APKM menjadi tonggak penting untuk memperkuat peran pemuda Kei di Kabupaten Mimika dalam mendorong pembangunan, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat adat.
“Harapan kami, dengan pelantikan ini Aliansi Pemuda Kei bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, khususnya dalam pembangunan dan peningkatan SDM masyarakat dari dua suku besar yang ada di Mimika. Kita harus bergandengan tangan dengan pemerintah agar masyarakat menjadi tuan di atas tanahnya sendiri,” tegas Yohanis kepada media di Jalan Budi Utomo, Senin (14/7/2025).
Lanjut Ivo, Lebih dari sekadar organisasi kepemudaan, APKM juga berkomitmen mendukung stabilitas keamanan daerah dan akan bekerjasama dengan pihak TNI Polri untuk ketertiban dan keamanan di Mimika.
Ia pun mengajak seluruh warga Kei yang berdomisili di Mimika untuk bergabung dan aktif dalam APKM.
“Mari kita jadikan Aliansi Pemuda Kei sebagai wadah pemersatu dan penyalur aspirasi. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beradab, yang cinta damai, dan siap membangun Mimika bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Pemuda Kei Mimika (APKM), Yosep Temorubun, mengatakan organisasi yang ia pimpin kini telah memiliki legalitas hukum, sebelumnya APKM pada tanggal 5 Oktober mendeklarasikan dukungan politik untuk Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Kini APKM resmi berbadan hukum sejak 2 Mei 2025, melalui pengesahan akta notaris oleh Sri Widodo dan terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia.
“Legalitas Aliansi Pemuda Kei Mimika sudah sah. Kami berdiri bukan sekadar untuk menunjukkan eksistensi, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan semua stakeholder, termasuk TNI-Polri, dalam menjaga stabilitas keamanan di Timika,” ungkap Yosep.
Yosep menjelaskan, APKM bukan hanya organisasi sosial, tetapi juga memiliki misi pengawalan terhadap jalannya program pemerintah selama lima tahun ke depan. Selain itu, APKM berfungsi sebagai “laboratorium kader” untuk mencetak generasi muda Kei yang berintegritas dan berdaya saing.
“Kami zero terhadap kejahatan. Jika ada anggota kami yang terlibat hukum, kami mendukung proses hukum yang adil. Namun, jika ada yang menjadi korban, maka kami akan berdiri membela hak-hak mereka secara adil dan proporsional,” jelasnya.
APKM juga akan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pelestarian adat istiadat Kei, meski berada di tanah rantau.
Yosep menyebut, organisasi APKM ini memberikan bantuan sukarela dikenal dalam budaya Kei sebagai “yelim” kepada warga yang terkena musibah, baik sakit, meninggal dunia, maupun bencana alam, seperti yang sudah dilakukan di Distrik Hoya dan wilayah lainnya di Mimika.
Lebih dari itu, Yosep menegaskan bahwa APKM bukan didirikan untuk menyaingi organisasi lain, tetapi untuk merangkul pemuda Kei yang belum berkecimpung didalam organisasi kepemudaan mana pun.
“Kami ingin jadi wadah inklusif dan produktif. Kalau pemerintah punya program, tapi masyarakat tidak dukung, itu sia-sia. Maka kami hadir untuk mendukung penuh pembangunan dari kampung ke kota,” katanya.
