redaksi1439 Pos

“Kami mengapresiasi Asprov Papua Tengah yang telah menyelenggarakan Liga 4. Ini tentu tidak lepas dari dorongan Bapak Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan kami melihat ini sebagai titik bangkitnya sepak bola di Papua Tengah,” ujar Claus Wamafma di Timika.

“Jadi inikan sejarah setelah provinsi ini terpisah dari Papua. Ini sejarah bagi masyarakat Papua Tengah, pertama kali Liga 4 kita lakukan di Mimika,” ujar Gubernur Meki Nawipa, Selasa (9/4/2025).

“Lemasa ( Kepemimpinan Jhon Tsingnal Beanal) telah menerima salinan surat SK dari KAPP Provinsi Papua, isi surat itu menjelaskan soal kepengurusan dan juga SK BPP KAPP juga didasari Surat Dewan Adat Papua selaku dewan kehormatan KAPP Nomor 06/S-DK/DAP/III/2025 perihal Penegasan Hasil dan Status KAPP Mimika, sehingga kami akui, KAP di Mimika tidak lagi dua lisme,sebab SK nya sudah jelas,”ujar Jan Magal Sekretaris Lemasa saat menghubungi Rabu (9/4/2025)

“Kami semua menang di sini, terima kasih telah memilih kami,” ujarnya, sembari menekankan bahwa ini merupakan kunjungan bersejarah karena belum pernah ada gubernur sebelumnya yang hadir langsung di Lapas Timika.

Berdasarkan informasi awal, pelaku diduga berjumlah dua orang dan menggunakan sepeda motor saat melancarkan aksinya. Setelah kejadian, aparat gabungan TNI dan Polri langsung melakukan penyekatan serta penyisiran di sekitar lokasi kejadian guna mengejar pelaku.

Dari data yang dihimpun oleh Puskesmas Mulia, tercatat 12 korban jiwa, delapan di antaranya berasal dari kubu Paslon 01, dan sisanya berasal dari kubu paslon 02. Sementara itu sebanyak 91 orang mengalami luka-luka, mayoritas akibat terkena panah.

“Terima kasih atas dukungan luar biasa ini. Ini adalah amanah yang besar, dan saya berkomitmen untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab,” ujar Samuel, yang juga dikenal sebagai seorang praktisi hukum.

“Semakin tinggi pangkat, semakin besar pula tuntutan dalam pelaksanaan tugas, kenaikan pangkat adalah anugerah sekaligus amanah,” tegas Danlanal.

“Artinya, penataan birokrasi itu bukan ganti-ganti pejabat. Yang disebut penataan birokrasi itu adalah pembenahan internal,” jelasnya.

“Masyarakat mayoritas tidak merasakan manfaat dari sistem yang diterapkan Freeport. Mereka merasa kehilangan tanah, gunung mereka hancur, sungai mereka tercemar, dan yang lebih parah lagi, negosiasi yang tidak transparan,” ujarnya.