redaksi2045 Pos

“Dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki dan semangat masyarakat dalam membudidayakan ikan air tawar, sektor ini punya peluang besar untuk dikembangkan,” ujarnya.

Dalam paket tersebut, pemerintah mengumumkan 8 program akselerasi, 4 program lanjutan 2026, dan 5 program khusus penyerapan tenaga kerja. Secara total, jutaan warga ditargetkan menerima manfaat langsung dari program ini.

“Masalah soal klaim di wilayah pelabuhan Poumako terkait sertifkat tanah masih saja terjadi, karena tanah yang semestinya dimiliki pemerintah hanya Karena dokumen tidak lengkap. Serhingga pemerintah sulit untuk membuktikan sehingga putusan MA telah inkrah, padahal pemerintah sudah pernah membebaskan sekitar 15 hektar pada tahun 2000, namun sampai sekarang masih saja bermasalah. Karen itu kepada Bagian Asset daerah ini perlu mengiventarisir dan bisa membuktikan dokumen kepemilikan,”kata Iwan Anwar saat memimpin RDP antara Komisi I DPRK Mimika dengan Bagian Asset, BPN dan UPP Poumako pada Senin (15/9/2025).

“Kami berangkat tanpa dukungan dari FORKI Mimika maupun KONI. Biaya perjalanan dan akomodasi semua ditanggung orang tua atlet. Mereka rela mengeluarkan uang sendiri demi membawa nama Timika ke level provinsi,” ujar Luther Foju melalui sambungan telepon, Senin (15/9/2025).

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Mimika dalam memberantas tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang sangat meresahkan masyarakat. Pemusnahan barang bukti ini juga menjadi simbol bahwa setiap barang bukti tindak pidana harus dipertanggungjawabkan dan dimusnahkan sesuai ketentuan hukum,” ujar Kajari Mimika.

“Fakta di lapangan, banyak warga binaan yang tidak punya kesibukan. Justru di lapas mereka bisa lebih fokus belajar membuat kerajinan tangan. Ini sangat baik dan harus terus dikembangkan,” ujar Mathius kepada Torangbisa.com di Timika, Senin (15/9/2025).

Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun menuturkan semua program yang diusulkan dalam musrembang yang dikerjakan dalam APBK tahun lalu dan fisiknya ada di lapangan.

“Kami dari tokoh masyarakat mendukung penuh kebijakan ini dan memberikan apresiasi kepada Bupati Mimika. Karena selama ini, kita OAP hanya jadi cadangan. Yang menikmati justru mereka yang mengaku-ngaku sebagai milik pengusaha OAP, tapi dijalankan oleh orang luar,” tegas Marianus.

“Kami mengajak kepada warga masyarakat untuk dapat berperan serta dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Melalui kegiatan patroli ini kami perintahkan kepada Babinsa untuk mensuarakan pesan-pesan kamtibmas kepada warga agar tetap menjaga keharmonisan serta kerukunan hidup antar sesama dilingkungan tempat tinggal masing-masing” kata Dandim.

“Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal jika kantor distrik saja tidak ada. Padahal para pegawai digaji negara setiap bulan,” tegas Herman Gafur.