Redaksi2951 Pos

“Melalui komsos, kami ingin memastikan bahwa kehadiran TNI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dalam hubungan sosial yang harmonis,” ujarnya.

“RP2KPKPK ini mengarahkan pada penyediaan tanah relokasi, mekanisme pembiayaan, serta penanganan permukiman kumuh ringan, sedang, hingga berat. Pembiayaannya bisa bersumber dari KPBU, APBN, maupun provinsi, sesuai dengan skala dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Firdaus.

“Respon masyarakat sangat positif, dan yang paling aktif itu ibu-ibu. Mereka sangat semangat ikut terlibat,” ujar Faustina.

“Kami tidak bisa meng-cover semua kebutuhan kebersihan, termasuk di kantor kelurahan sendiri,” lanjut Faustina.

Timika, (Torangbisa.com) – Menjelang Hari Raya Idul Adha…

“Permasalahan ini tidak terkecuali terjadi di Mimika. Berdasarkan Perda Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang RP3KP tahun 2023–2043, terdapat 15 lokasi kumuh dengan total luas 212,33 hektare di wilayah ini,” jelasnya.

“Apel pagi ini bukan hanya rutinitas, tapi momentum untuk menyatukan semangat dan tekad kita dalam membangun desa bersama masyarakat. Jaga selalu komunikasi dengan warga, utamakan keselamatan kerja, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujar Kapten Zaini

“Kami tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar,” ujarnya.

“Saya mengajak warga kampung Pigapu khususnya adik-adik untuk menjauhi narkoba, minuman keras dan penggunaan lem aibon, karena itu pintu awal kriminal. Demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama,” ujarnya.

“Dari enam provinsi di Papua, Papua Tengah yang paling tinggi angka masyarakatnya yang belum memiliki rumah,” ujar Willem Naa saat ditemui usai penutupan sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan mekanisme Akses Pembiayaan di Grand Tembaga, Rabu (21/5/2025).