Redaksi2944 Pos

Ia membawa semangat baru, napas keadilan yang lebih segar. Di dalamnya, kita bisa merasakan nuansa keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Ini berarti, undang-undang kita kini memberikan lampu hijau bagi pendekatan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan kita melihat di luar definisi sempit tentang “kejahatan” dan “hukuman.”

“Pendekatan humanis menjadi kunci untuk menciptakan kedamaian dan rasa saling percaya antara aparat dan masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk berbagi kasih dan perhatian,” jelas Kombes Pol. Adarma Sinaga.

“Kami baru saja melihat secara langsung proyek Pekerjaan Lapter Bela, progresnya masih sangat rendah. Kami berharap agar proyek ini bisa dapat rampung sesuai waktu yang dikerjakan oleh kontraktor, karena lapter ini merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat,” kata Karel Gwijangge kepada wartawan di kantor DPRK Mimika, Kamis (26/6/2025).

Dalam edaran resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah, disebutkan bahwa penyaluran DAK Fisik Tahap I akan dilakukan berdasarkan pemenuhan sejumlah persyaratan administratif yang wajib disampaikan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah (OMSPAN TKD).

Vinsent menilai bahwa rencana pembentukan Kabupaten Mimika Barat, Mimika Timur, dan Kota Madya Timika justru berpotensi menciptakan konflik sosial jika tidak menghormati prinsip partisipasi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Nomor 21 Tahun 2001.

“Yang ikut hari ini di antaranya komunitas petelur, Toko Tani, dan UMKM Mawar Saron. Bulog absen karena memang beras di gudang mereka belum tersedia,” katanya

“Pemusnahan ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam menjaga kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan, serta keamanan dan mutu pangan. Kolaborasi yang solid antarinstansi di lapangan sangat penting untuk mencegah masuknya secara ilegal komoditas pertanian dan perikanan yang berbahaya ke wilayah Papua Tengah,” ujar Ferdi dalam siaran persnya.

“Ini merupakan amanah dari Undang-Undang Perikanan Pasal 20. Di dalamnya diatur bahwa pengolahan ikan harus sesuai dengan prinsip Cara Pengolahan Ikan yang Baik (JMP) dan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP),” ujar Wahidin saat membuka kegiatan.

“Baru seminggu kami buka kantor, sudah ada 7 laporan masyarakat. Dua di antaranya sangat sensitif, termasuk soal dualisme LEMASKO dan hak adat warga Agimuga. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpotensi mengganggu ketertiban sosial jika tidak ditangani dengan tepat,” kata Antonius.

“Langkah Restoratif Justice ini dilakukan atas permintaan korban serta hal ini bagian daripada langkah humanis dan berkeadilan dalam penegakan hukum” jelas Kanit Reskrim Ipda Teguh Krisandi Fardha, S.Tr.K diruangan kerjanya.