Scroll untuk baca artikel
Nasional

Dugaan Makar Rumah Irjen Eko Hadi Digeledah

×

Dugaan Makar Rumah Irjen Eko Hadi Digeledah

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi penggeledahan oleh Polisi (Foto: AI)

Jakarta, Torangbisa.com – Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, terkait penyidikan dugaan aktivitas makar yang menyeret sejumlah jenderal polisi.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Susatyo menjelaskan, penyidik mendatangi lokasi untuk menggeledah sekaligus mengumpulkan bukti terkait dugaan penggunaan rumah tersebut sebagai posko.

Bareskrim berencana menyampaikan hasil pemeriksaan melalui konferensi pers mendatang.

Penggeledahan ini menambah perkembangan penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, penyidik menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta, dan Slamet Uliandi.

Penyidik mendalami dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap sejumlah sistem elektronik tertentu.

Dalam perkembangan perkara, aparat menahan Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri.

Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan selama penyidik melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka.

Sanksi Etik dan Dugaan Penyadapan

Mabes Polri juga mengambil langkah melalui mekanisme etik terhadap sejumlah personel yang terseret dalam perkara tersebut.

Sidang etik pada Selasa, 10 November 2026, menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Ahrie Sonta dari institusi Polri.

Selanjutnya, Eko Hadi Santoso juga menerima sanksi pemberhentian setelah menjalani sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

Penyidik menduga perkara ini bermula dari praktik penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Aparat menemukan dugaan sejumlah nomor telepon terhubung dengan server Lawful Interception Management System tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.

Penyadapan tersebut diduga menyasar Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Selain itu, penyidik menelusuri dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang berkaitan dengan sistem elektronik tertentu.

Ancaman Hukuman Maksimal

Dalam perkara ini, penyidik menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara.

Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat satu dan atau ayat dua KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun.

Selain itu, aparat menggunakan Pasal 32 ayat satu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Nasional

DALAM beberapa dekade terakhir, perbincangan global mengenai kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kerap terjebak dalam dikotomi yang kaku dan menyederhanakan realitas. Di satu sisi, terdapat narasi Barat yang memandang kemajuan ekonomi Tiongkok semata-mata sebagai hasil dari otoritarianisme negara yang mematikan kreativitas individu.

Nasional

Jakarta, Torangbisa.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran saat menemui Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan MPR.