Jakarta, Torangbisa.com – Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, terkait penyidikan dugaan aktivitas makar yang menyeret sejumlah jenderal polisi.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu.
Susatyo menjelaskan, penyidik mendatangi lokasi untuk menggeledah sekaligus mengumpulkan bukti terkait dugaan penggunaan rumah tersebut sebagai posko.
Bareskrim berencana menyampaikan hasil pemeriksaan melalui konferensi pers mendatang.
Penggeledahan ini menambah perkembangan penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, penyidik menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta, dan Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap sejumlah sistem elektronik tertentu.
Dalam perkembangan perkara, aparat menahan Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri.
Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan selama penyidik melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka.
Sanksi Etik dan Dugaan Penyadapan
Mabes Polri juga mengambil langkah melalui mekanisme etik terhadap sejumlah personel yang terseret dalam perkara tersebut.
Sidang etik pada Selasa, 10 November 2026, menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Ahrie Sonta dari institusi Polri.
Selanjutnya, Eko Hadi Santoso juga menerima sanksi pemberhentian setelah menjalani sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.
Penyidik menduga perkara ini bermula dari praktik penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Aparat menemukan dugaan sejumlah nomor telepon terhubung dengan server Lawful Interception Management System tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.
Penyadapan tersebut diduga menyasar Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Selain itu, penyidik menelusuri dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang berkaitan dengan sistem elektronik tertentu.
Ancaman Hukuman Maksimal
Dalam perkara ini, penyidik menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara.
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat satu dan atau ayat dua KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun.
Selain itu, aparat menggunakan Pasal 32 ayat satu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.















