Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menekankan pentingnya penguatan kesadaran bela negara di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama melalui disiplin, integritas, pelayanan publik yang berkualitas, serta komitmen mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Ananias Faot, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Hotel Cenderawasih, SP2, Timika, Rabu (21/10/2026).
Dalam sambutannya, Ananias mengapresiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurutnya, pembinaan bela negara penting untuk memperkuat wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta membangun kesadaran bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bela negara bukan semata-mata tugas TNI dan Polri, bukan pula hanya berkaitan dengan mengangkat senjata. Bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara yang diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bagi ASN, bela negara dapat diwujudkan melalui kedisiplinan dalam bekerja, integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesungguhan menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, bagi generasi muda, bela negara dapat dilakukan dengan semangat belajar, meningkatkan kompetensi, menggunakan media sosial secara bijaksana, serta menjauhi narkoba, kekerasan, dan tindakan lain yang merusak masa depan.
Ananias juga mengingatkan bahwa Kabupaten Mimika merupakan daerah dengan potensi pembangunan yang besar dan masyarakat yang beragam, baik dari sisi suku, agama, budaya maupun latar belakang sosial. Keberagaman tersebut, menurutnya, harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah, bukan sumber perpecahan.
Ia mengajak seluruh peserta menjadi pelopor persatuan, menjaga kerukunan, dan berperan sebagai agen perdamaian di lingkungan masing-masing.
“Jangan sampai perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, maupun informasi yang belum terverifikasi menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan,” pesannya.
Ananias meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tidak menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh situasi. Apabila terjadi persoalan di tengah masyarakat, ia mendorong penyelesaian melalui dialog, musyawarah, penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang selaras dengan hukum, serta mekanisme yang sah.
Secara khusus, ia berharap pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan Kesbangpol tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan perangkat daerah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan seluruh komponen masyarakat.
Kepada para peserta, Ananias mengingatkan agar nilai-nilai kebangsaan diterapkan mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga kehidupan bermasyarakat. ASN, katanya, harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat berada dalam situasi konflik dan perpecahan.
Sebaliknya, persatuan dan stabilitas sosial menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Semangat bela negara harus menjadi bagian dari karakter masyarakat Mimika dan landasan dalam setiap pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Lodik Kaize, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan FGD penyusunan program kerja bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan.
Kegiatan ini bertujuan menanamkan kecintaan kepada tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membangun ASN yang profesional dan berintegritas, serta menjadikan pelayanan publik sebagai wujud nyata bela negara.
Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat komitmen aparatur dalam mengutamakan kepentingan publik serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman, termasuk penyebaran berita bohong, radikalisme, dan korupsi.
Lodik menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 ASN di Kabupaten Mimika. Para peserta mengikuti penyampaian materi dan diskusi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai bela negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap kesadaran bela negara semakin tertanam dalam diri ASN sehingga dapat diwujudkan melalui kinerja yang profesional, pelayanan yang berkualitas, serta komitmen menjaga persatuan dan stabilitas daerah.
