Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika Johannes Rettob meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempersiapkan kebutuhan dan program dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Hal tersebut disampaikan Rettob saat memimpin apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (10/8/2026).
Rettob mengatakan, Pemkab Mimika dalam waktu dekat akan mulai melakukan pembahasan terkait anggaran perubahan. Karena itu, seluruh pimpinan OPD diminta bergerak cepat menyiapkan dokumen dan rencana program agar dapat segera diajukan untuk dibahas bersama DPRK Mimika.
“Kepada pimpinan OPD dan semua staf supaya mulai menyiapkan. Kita segera memasukkan untuk DPRK agar segera kita bahas. Kalau bisa, pembahasan itu kita lakukan di akhir bulan Agustus ini,” ujar Rettob.
Ia meminta jajaran pemerintah daerah mempercepat rapat-rapat internal, terutama yang berkaitan dengan kondisi pendapatan daerah serta rencana program pemerintah ke depan.
Menurutnya, kondisi keuangan pemerintah saat ini harus disikapi dengan hati-hati. Situasi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil juga berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Bapak-Ibu semua tahu bahwa saat ini Indonesia kurang baik-baik saja. Hampir semua daerah termasuk kita menghadapi kondisi seperti ini,” katanya.
Rettob menegaskan, kondisi tersebut menuntut Pemkab Mimika untuk semakin selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD.
Ia meminta OPD hanya mengusulkan program yang benar-benar prioritas, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita membuat program-program yang menghabiskan anggaran, tetapi tidak bermanfaat apa-apa bagi masyarakat. Ini yang paling penting,” tegasnya.
Dalam penyusunan APBD Perubahan, Rettob juga meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
Kegiatan yang dinilai tidak prioritas, tidak dapat dilaksanakan tahun ini, atau belum memiliki kesiapan perencanaan maupun lahan, diminta untuk tidak dipaksakan masuk dalam anggaran.
“Kita sudah bilang efisiensi. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan di tahun ini, tidak usah ada. Jangan kita merencanakan kegiatan dengan antusias, tetapi tanahnya tidak ada atau perencanaannya belum siap,” ujarnya.
Menurut Rettob, persoalan perencanaan yang tidak matang kerap menjadi salah satu penyebab terlambatnya pelaksanaan program pembangunan.
Karena itu, ia meminta agar mulai tahun mendatang seluruh OPD memperbaiki kualitas perencanaan sejak awal sehingga program yang masuk dalam APBD benar-benar siap dilaksanakan.
“Kita mulai belajar dari KUA-PPAS sampai APBD Perubahan untuk melaksanakan perencanaan secara baik,” katanya.
Lebih lanjut, Rettob menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kondisi ekonomi global, kenaikan harga, hingga kewajiban menjalankan sejumlah program strategis nasional.
Ia menyebut pemerintah daerah juga memiliki kewajiban melaksanakan program strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut memenuhi kebutuhan pembangunan daerah serta merealisasikan janji-janji kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah dibebani banyak tugas. Kita terpengaruh dengan situasi ekonomi internasional, harga-harga naik. Kemudian pemerintah daerah juga wajib melaksanakan program strategis nasional,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan karena berbagai kebutuhan pembangunan harus tetap berjalan sementara kemampuan anggaran tidak selalu sesuai dengan besarnya kebutuhan.
Rettob mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Mimika agar tidak beranggapan bahwa besarnya APBD otomatis membuat kondisi keuangan daerah aman.
“Orang berpikir APBD besar berarti aman semua. Tidak aman. Kita merencanakan tahun ini untuk tahun depan dengan asumsi ada anggaran yang pasti. Tetapi kita harus melihat kondisi yang sebenarnya,” pungkasnya.
