Timika, Torangbisa.com – Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II, Etty Sri Nurhayati, menyatakan bahwa data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia dapat diakses melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai awak media usai memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di Hotel Kangguru SP2, Timika, Kamis (04/06/2026).
Menurut Etty, seluruh data kasus kekerasan yang ditangani oleh unit layanan perlindungan perempuan dan anak di berbagai daerah dihimpun melalui sistem tersebut sehingga menjadi basis data nasional yang dapat digunakan untuk pemantauan dan penyusunan kebijakan.
“Ada datanya di SIMFONI PPA. Untuk jumlah pastinya saya tidak hafal, tetapi secara nasional seluruh daerah juga menginput datanya melalui sistem tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pencatatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maupun lembaga layanan terkait yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah.
Data yang masuk kemudian terintegrasi secara nasional sehingga dapat menjadi rujukan pemerintah dalam melihat tren dan perkembangan kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
SIMFONI PPA sendiri merupakan sistem informasi yang dikembangkan Kementerian PPPA untuk pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional.
Sistem ini digunakan oleh unit layanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendokumentasikan dan melaporkan kasus secara terintegrasi.
Etty menambahkan bahwa masyarakat juga dapat mengakses informasi tersebut secara terbuka melalui laman resmi Kementerian PPPA maupun portal SIMFONI PPA.
“Data itu bisa diakses secara publik melalui website Kementerian PPPA,” katanya.
Selain sebagai sarana pendataan, SIMFONI PPA berfungsi sebagai media monitoring dan evaluasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan perlindungan yang lebih tepat sasaran.
