Timika, Torangbisa.com – Komisi I DPRK Mimika dukungan penataan birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah, sekaligus mendorong kebijakan afirmasi bagi ASN asli Papua agar lebih berpihak dan berkeadilan.
Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menyampaikan hal tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRK Mimika, Rabu (01/04/2026). Rapat tersebut membahas polemik rotasi jabatan yang sebelumnya memicu perhatian publik.
Menurut Alfian, pelaksanaan RDP baru dilakukan karena DPRK Mimika sebelumnya menjalani masa reses dan libur hari besar.
Namun, dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat telah dijawab langsung oleh pemerintah daerah.
“Semua pertanyaan dan kekhawatiran yang muncul di masyarakat sudah terjawab secara komprehensif oleh pemerintah daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRK Mimika merumuskan empat poin penting sebagai kesimpulan. Pertama, mendukung komitmen pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi dalam semangat reformasi.
Kedua, DPRK meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan pemetaan jabatan secara menyeluruh.
Langkah ini dinilai penting sebagai dasar pengawasan dan pengembangan karier ASN yang lebih transparan dan terarah.
Ketiga, Komisi I mendorong adanya pengembangan karier ASN yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), khususnya suku Amungme dan Kamoro, melalui kebijakan afirmasi yang tepat sasaran.
Keempat, DPRK Mimika menyatakan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah politik guna mendorong kebijakan afirmasi yang lebih kuat, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan lembaga terkait.
Alfian menegaskan bahwa penataan birokrasi yang sedang dilakukan saat ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki berbagai persoalan lama dalam sistem kepegawaian di Mimika.
“Ini bukan pekerjaan mudah, karena kita sedang membenahi persoalan yang sudah lama terjadi. Tapi kami melihat ada keseriusan pemerintah daerah untuk memperbaikinya,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses rotasi jabatan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Menurutnya, keterbukaan data menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
“Data terkait klasifikasi jabatan, komposisi, hingga distribusi ASN sudah disampaikan kepada kami. Ini menjadi dasar bagi DPRK dalam melakukan pengawasan ke depan,” tambahnya.
