Timika, Torangbisa.com – Dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Tahap I tahun 2026, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika meninjau sejumlah lokasi di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Jumat (30/1/2026).
Rombongan Komisi II DPRK Mimika dipimpin oleh Ketua Komisi II, Dolfin Beanal, didampingi Wakil Ketua Mariunus Tandiseno, Sekretaris Komisi Adrian Andhika Thie, serta anggota Komisi II lainnya yakni Dessy Putrika Ros Rante, Merry Pongutan, Adolina Magal, dan Luther Beanal.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II turut didampingi Kepala Distrik Wania Merlyn Temorubun, S.STP, Lurah Wonosari Jaya J.R. Rahakbauw, Lurah Kamoro Jaya Musdalifa Sekewael, serta Kepala Kampung Mandiri Jaya dan Kepala Kampung Kadun Jaya.
Adapun lokasi yang dikunjungi meliputi Kantor Distrik Wania, Jembatan Soponyono, Kelurahan Kamoro Jaya, Jalan Kasamol, serta Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di depan eks Lapangan Jayanti, Distrik Wania.
Kunjungan diawali dengan peninjauan jembatan penghubung di Kompleks Soponyono, Kelurahan Wonosari Jaya. Dari hasil pantauan, jembatan tersebut mengalami kerusakan cukup parah, di mana permukaan jembatan sudah turun sekitar 40 sentimeter dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Selanjutnya, rombongan meninjau Kantor Kelurahan Kamoro Jaya. Selain melihat aktivitas pelayanan, Komisi II juga mendengarkan penjelasan terkait program air bersih serta usulan pembangunan kantor kelurahan baru dengan tipe yang sama seperti kantor kelurahan lainnya di Mimika.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Jalan Kasamol, Kelurahan Kamoro Jaya, Jalan Hasanudin, Timika, yang mayoritas dihuni masyarakat Suku Amungme. Di lokasi tersebut, Komisi II melihat langsung kondisi jalan yang rusak, permukiman warga, serta kebutuhan air bersih yang hingga kini masih sangat terbatas.
Lokasi terakhir yang ditinjau adalah TPS di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, untuk melihat langsung pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, menegaskan bahwa kondisi Jembatan Soponyono bersifat darurat dan harus segera ditangani.
“Kondisi jembatan ini sudah emergency dan harus menjadi prioritas pemerintah melalui OPD teknis. Perbaikannya harus segera dilakukan karena sangat berbahaya bagi masyarakat,” tegas Dolfin.
Terkait kondisi Jalan Kasamol dan kebutuhan warga, Dolfin berharap pemerintah segera merespons dengan peningkatan infrastruktur jalan serta penyediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya masyarakat Amungme.
“Infrastruktur jalan, jembatan, dan kebutuhan air bersih di Jalan Kasamol Irigasi harus menjadi prioritas pemerintah tahun ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno, yang menilai jembatan di Kelurahan Wonosari Jaya SP 4 merupakan akses vital masyarakat dan harus segera diperbaiki.
“Jembatan ini sangat penting dan kondisinya membahayakan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR agar cepat ditindaklanjuti,” katanya.
Mariunus juga menambahkan bahwa Distrik Wania merupakan wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan air bersih.
Sementara itu, anggota Komisi II Dessy Putrika Ros Rante menyoroti tidak berfungsinya traffic light di perempatan SP1–SP4. Ia menyarankan agar pemerintah distrik segera berkoordinasi dengan Balai Satker PU Provinsi untuk mengaktifkan kembali lampu lalu lintas tersebut.
Selain itu, Dessy juga mengusulkan penataan parkir angkutan trayek Mapurujaya serta penertiban pedagang yang berjualan di sekitar lokasi demi keselamatan pengguna jalan.
“Masalah lampu merah, parkiran taksi, pedagang, hingga pengelolaan Pasar Mini Wonosari Jaya perlu dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Terkait kebersihan, Dessy mengajak pemerintah distrik terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan, penyediaan tempat sampah, serta pemilahan sampah dari rumah sebelum dibuang ke TPS.
“Masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga butuh kesadaran dan keterlibatan semua warga,” ungkapnya.
Selain temuan di lapangan, Komisi II juga menerima sejumlah usulan dari Kepala Distrik, lurah, kepala kampung, dan masyarakat, di antaranya pembangunan kantor baru Kelurahan Kamoro Jaya, proyek air bersih di Jalan Kasamol, serta berbagai persoalan lain yang dihadapi masyarakat Distrik Wania.
