Timika, Torangbisa.com – Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Timika, Rudyanto Panjaitan, mengungkapkan bahwa hingga Desember 2025, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 80.636 orang.
Data tersebut mencakup peserta penerima upah, bukan penerima upah, serta peserta dari sektor jasa konstruksi. Hal itu disampaikan Rudyanto Panjaitan saat ditemui awak media di Hotel Serayu Timika, Rabu (14/01/2026).
Ia menjelaskan, jumlah peserta aktif penerima upah dan bukan penerima upah hingga Desember 2025 mencapai 64.750 orang. Sementara itu, peserta dari sektor jasa konstruksi yang kepesertaannya bersifat sementara selama masa proyek pembangunan, tercatat sebanyak 15.800 orang.
“Kalau ditotal secara keseluruhan, peserta BPJS Ketenagakerjaan di Mimika itu mencapai 80.636 orang,” jelas Rudyanto.
Namun demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat masyarakat yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada tahun 2025 telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 23.000 orang, yang diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP) yang kurang mampu, serta tokoh-tokoh agama dari seluruh agama.
“Tokoh agama dari semua agama sudah masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Selain melalui dukungan pemerintah daerah, perlindungan bagi masyarakat lainnya juga dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari badan usaha. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 10.000 orang masyarakat telah mendapatkan perlindungan melalui skema CSR tersebut.
“Jumlah itu yang kemudian terakumulasi hingga mencapai total 80.636 peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2025,” tambahnya.
Terkait jumlah peserta pada Januari 2026, Rudyanto menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan data terbaru karena masih berada di awal bulan.
Penetapan jumlah peserta baru dapat dilakukan setelah akhir bulan, mengingat banyak perusahaan yang membayarkan iuran bulan Januari pada pertengahan Februari sekaligus mendaftarkan karyawan baru.
“Nanti setelah tanggal 31 Januari dan pembayaran iuran, barulah bisa kita pastikan jumlah pekerja yang terdaftar,” pungkasnya.
