Timika, Torangbisa.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah mengecam keras pembukaan lahan kelapa sawit di Papua oleh Pemerintah pusat.
Menurut Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, Kebijakan Pemerintah pusat sangat melukai masyarakat adat di seluruh tanah Papua.
“Langkah pemerintah pusat membuka lahan sawit diduga ada konspirasi terselubung dengan pihak korporasi,” kata Yosep, Kamis (18/12/2025).
Yosep menjelaskan, pembuka lahan sawit di Papua sama saja merusak paru-paru dunia, menimbulkan pemanasan global, dan berimplikasi terhadap kerusakan alam.
“Sudah pasti akan terjadi banjir bandang kedepan seperti yang terjadi di Sumatra Utara dan Aceh,” jelas Yosep.
Pemerintah pusat jangan jadikan Papua kepentingan elit berdasi di Jakarta, dan pihaknya meminta semua rakyat Papua melawan sikap arogan Pemerintah pusat yang bekerja sama dengan korporasi untuk membuka lahan sawit dan merusak alam Papua.
Rakyat Papua tidak membutuhkan sawit tetapi membutuhkan kesejahtraan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk membangun tanah Papu, karena lahan sawit telah merusak ekosistem dan berdampak terhadap kerusakan alam dan memberikan penderitaan bagi rakyat Papua.
Jika pemerintah pusat memaksaan maka kami pasti melakukan aksi besar-besar di seluruh tanah Papua untuk menolak kebijaksan yang dapat menimbulkan bencana bagi rakyat Papua.
“Ingat bahwa Papua bukan tanah kosong tetapi ada masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat,” tegasnya.
